Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Optimalkan Program JKN-KIS melalui Forum Komunikasi

Kamis 16 Mei 2019 15:01 WIB

Red: Rahmat Santosa Basarah

(kiri - kanan : Mohammad Edison, Iwa Karniwa, Ida Wahida Hidayati)

(kiri - kanan : Mohammad Edison, Iwa Karniwa, Ida Wahida Hidayati)

Meliputi penyampaian saran gagasan, pemecahan masalah, perumusan rencana kerjasama

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Dalam rangka optimalisasi Program JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat,pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam siaran pers yang diterima Republika disebutkan BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lintas sektoral/organisasi/lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa BaratIwa Karniwa dan Kepala Dinas, Kepala Biro Yanbangsos dan Instansi/ Lembaga terkait lainnya di wilayah Jawa Barat.

''Seluruh dinas, instansi, lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS.Dinas/ Instansi/ Lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS,'' tandas Iwa Karniwa dalam kegiatan tersebut di Bandung, Rabu (15/5)

Tujuan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama antara lain tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan. Yaitu terkait dengan pelaksanaan Program JKN – KIS. Meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis. Juga bertujuan agar tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN – KIS.

Serta agar terwujudnya partisipasi Pemerintah daerah dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), khususnya di Provinsi Jawa Barat. Juga terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik lintas stakeholder guna meningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. ''Pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun,'' papar Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, Mohammad Edison. Menurutnya, untuk Pertemuan Forum Kemitraan sebanyak sekali dalam setahun. Agenda yang dibahas antara lain adalah Review Program JKN – KIS di Wilayah Jawa Barat, update Kebijakan dan Regulasi Program JKN – KIS serta evaluasi.

Dikatakan Edison, selain fokus pada pencapaian UHC peran pemangku kepentingan guna mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian. Advokasi dan dukungan untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO) dan Akreditasi (khusus untuk Rumah Sakit), pemanfaatan sistem Finger Print guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, serta optimalisasi Program Rujuk Balik bagi peserta JKN-KIS menjadi penting untuk dilaksanakan dalam waktu terdekat.

Berdasarkan data hingga Mei 2019, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 38.033.735 jiwa. Yaitu 84,22 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Sementara cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat adalah sebanyak 27.012.012 jiwa, yaitu 82,80 persen dari total jumlah penduduk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat. 

Terdapat total 2.187 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 833 Puskesmas, 748 Klinik Pratama, 473 Dokter Praktik Perorangan, 54 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 74 Klinik TNI/Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga s.d Mei 2019 telah bekerja sama dengan 195 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 165 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 30 Klinik Utama), 113 Apotek, serta 69 Optik.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA