Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

BPJS Kesehatan Bandung Bahas Info JKN Terkini

Rabu 12 Jun 2019 21:00 WIB

Red: Rahmat Santosa Basarah

 BPJS Kesehatan Bandung Bahas Info JKN Terkini

BPJS Kesehatan Bandung Bahas Info JKN Terkini

Implementasi Good Governance, dilakukan BPJS Kesehatan secara rutin.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--BPJS Kesehatan kembali berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor sangat baik. Hal ini menurut Asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tentunya hal ini menambah motivasi yang lebih untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Demikian dikatakan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandung dr Mokhamad Cucu Zakaria saat silaturahmi bersama para awak media di kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Good Governance merupakan aspek yang menjadi indikator BPJS Kesehatan umtuk mencapai organisasi yang sehat. Pihaknya menerapkan tata kelola yang baik sebagai acuan dalam menjalankan aktifitas yang baik bagi seluruh organisasi dan Duta BPJS Kesehatan. ''Kami sepakat seluruh organisasi harus taat pada aturan yang telah ditetapkan. Tentunya, tata kelola organisasi dan keuangan yang baik yang bisa menerapkan sistem yang baik pula,'' kata Cucu dalam siaran pers yang diteriuma Republika, Rabu (12/6).

Implementasi Good Governance ini, katanya, dilakukan BPJS Kesehatan secara rutin. salah satunya yakni menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan tahun ini memperoleh skor yang sangat baik yakni 85,72%, untuk kategori penyelenggara negara. Bahkan KPK juga telah merilis 27 institusi Pemerintah yang telah menyampaikan LHKPN hingga 100%. Salah satunya terdapat nama BPJS Kesehatan juga disahkan sebagai lembaga yang sangat baik. ''Penyampaian 2 (dua) Lembaga tersebut menjadi modal agar bisa lebih dipercaya oleh publik dalam menjalankan roda organisasi dan keuangan yang baik pula. Semoga publik makin trust atau percaya kepada BPJS Kesehatan agar seluruh penduduk di Indonesia bisa menjadi peserta JKN-KIS,'' ujar Cucu.

Disinggung tentang Universal Healty Civerage (UHC) Kota Bandung, sejauh ini telah mencapai 98,91% atau 2.425.399 jiwa dari 2.440.717 jiwa pendudk Kota Bandung. Tentunya, kurang 1,009% agar bisa 100% penduduk Kota Bandung seluruhnya dijamin kesehatannya oleh pemerintah, data per 15 Mei 2019. ''Alhamdulillah, Kota telah mencapai 98,81 % atau 2.425.399 jiwa dari 2.440.717 jiwa penduduk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerapkan, untuk warga yang mendaftar UHC dapat langsung aktif tanpa harus menunggu kartu JKN-KIS, syaratnya KTP diinput NIK keluar nama maka secara otomatis dia telah terdaftar sebagai peserta,'' papar Cucu.

Ia menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk aktif bilamana terjadi error sistem, paling lambat 1 (satu) hari. Pihaknya perlu koordinasi dengan Dinkes, setelah itu baru ke BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Termasuk layanan yang ada di faskes juga sudah mengetahui tanpa harus memakai kartu JKN-KIS. (ril)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA