Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

JK: Indonesia Modernisasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Selasa 25 Jun 2019 20:29 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Media kiri) didampingi Menlu Retno LP Marsudi (kedua kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan), KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri), Utusan Sekjen PBB untuk Misi Perdamaian Jean Pierre Lacroic (istiga kanan) dan Pengamat Permanen dan Kepala Delegasi ICRC intu PBB Robert Mardini meninggalkan podium seusai membuka Konferensi Internasional Pasukan Bersenjata Modern bagi Perdamaian yang diselenggarakan TNI bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) didukung Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Media kiri) didampingi Menlu Retno LP Marsudi (kedua kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan), KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri), Utusan Sekjen PBB untuk Misi Perdamaian Jean Pierre Lacroic (istiga kanan) dan Pengamat Permanen dan Kepala Delegasi ICRC intu PBB Robert Mardini meninggalkan podium seusai membuka Konferensi Internasional Pasukan Bersenjata Modern bagi Perdamaian yang diselenggarakan TNI bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) didukung Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Modernisasi pasukan penjaga perdamaian dibutuhkan dalam menjalankan misi perdamaian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan komitmen Indonesia dalam memodernisasi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) yang dikirim ke PBB. JK menilai, modernisasi pasukan penjaga perdamaian dibutuhkan dalam menjalankan misi perdamaian PBB.

Menurutnya, modernisasi tidak hanya terbatas teknologi serta doktrin modern, namun juga berbagai kapabilitas dan soft skills dari pasukan penjaga perdamaian. Ia mencontohkan, mulai kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, ataupun pemahaman memadai terhadap hukum kemanusiaan internasional.

"Dengan kata lain, misi perdamaian PBB membutuhkan upaya setiap negara kontributornya dalam membangun angkatan bersenjata yang kapabel dan tepat guna, tidak terkecuali Indonesia," ujar JK saat memberi sambutan dalam acara bertajuk "Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian di Abad ke-21" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/6).

Apalagi, JK mengatakan, Indonesia telah sejak lama berkomitmen terhadap misi perdamaian PBB yang dimulai pada 1957 saat mengirim personel militer ke misi UN Emergency Force di Mesir. Ia melanjutkan, sejak saat itu hingga sekarang, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 38 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB.

"Saat ini, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB, baik militer atau polisi," ujar JK.

Menurut JK, rekam jejak itu juga menjadikan pasukan perdamaian Indonesia menjadi salah satu unggulan diplomasi Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia. Ia juga mengatakan, rekam jejak tersebut telah menghantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Ia mengungkap, sat ini, lebih dari 2.800 personel militer dan polisi Indonesia, termasuk 100 perempuan, tengah bertugas di misi-misi penjaga perdamaian PBB. Beberapa kontribusi terkini Indonesia antara lain adalah Satuan Gerak Cepat berkekuatan 850 orang ke Republik Demokratik Kongo; Formed Police Unit berkekuatan 140 orang di Republik Afrika Tengah; dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB.

"Ketiga unit ini merupakan pledge yang saya sampaikan pada kesempatan Leaders’ Summit tahun 2015 di New York, dan kami berbangga bahwa Indonesia telah berhasil mencapai aspirasi tersebut," kata JK.

JK juga menyebut mayoritas kontingen Indonesia juga telah dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari industri nasional. Ini kata dia, menunjukkan Indonesia telah mampu menghasilkan produk kelas dunia.

Selain itu, JK juga menilai pasukan perdamaian harus memiliki kapabilitas dan soft skills, salah satunya harus mampu merebut simpati dari masyarakat dimana mereka bertugas.

"Upaya melengkapi personel Indonesia dengan kapabilitas ini merupakan bagian dari modernisasi angkatan bersenjata secara tepat guna, untuk melahirkan peacekeeper Indonesia yang siap pakai di abad ke-21," ujar JK.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA