Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Mau Bangun SPBG, Pertamina Diminta tak 'Omdo'

Selasa 30 Sep 2014 17:56 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara.

Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara.

Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) sesumbar bisa membuat 150 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dalam waktu satu tahun dengan dana Rp 1,5 triliun. Namun, sejumlah pihak meragukan keseriusan Pertamina karena seringkali pernyataan yang diucapkan tidak jadi kenyataan.

Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto pernah menyebut pada 2012 lalu dianggarkan dana Rp 3,5 trliun membangun SPBG. Nyatanya, infrastruktur SPBG hingga kini jalan di tempat. Belum lagi program alat radio frequency identification (RFID) yang akhirnya berantakan.

Pengamat kebijakan migas, Yusri Usman, menyatakan jika program-program sebelumnya saja yang pernah dianggarkan tapi infrastruktur tidak dibuat, jelas harus diusut tuntas. "Tidak bisa main-main lagi, bahkan kalau perlu diusut penegak hukum,“ kata Yusri Usman, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/9).

Ia berpendapat, dari sisi kemauan Pertamina sering tidak sejalan dengan kenyataan terutama dalam membangun infrastrktur gas yang sangat lambat. Sehingga akhirnya melanggengkan impor minyak yang menguntungkan mafia migas.

Saking lambatnya gerak Pertamina, misal di program RFID, kata dia, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelum lengser pernah menyebut Pertamina suka omong doang (omdo).

“Waktu Hatta mundur dan mau jadi cawapres, dia sampai menyentil Pertamina ini suka omong doang saja dan pernyataan itu dimuat banyak media, itu di kasus RFID. Bayangkan sekelas Menko ngomong seperti itu. Berarti jangan-jangan Pertamina sudah tidak bisa dikontrol ,” ungkapnya.

Ia berharap, sebelum menjanjikan hal-hal besar, para pejabat Pertamina memperbaiki sejumlah masalah terlebih dahulu. Misal terkait pencurian minyak yang hingga kini tak kunjung tuntas. Juga jangan sampai ada pejabat yang justru melindungi para trader gas yang pada akhirnya merugikan konsumen. “Mafianya itu di depan kita, kok," tegas dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA