Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Pengamat: Sistem Voting Cerminan Demokrasi

Rabu 22 Oct 2014 17:46 WIB

Rep: C13/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah

Proses penghitungan pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilakukan dengan mekanisme voting dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Proses penghitungan pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilakukan dengan mekanisme voting dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Foto: Agung Supriyanto/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Sistem paket voting yang digunakan DPR dan MPR dalam memilih pimpinan mencerminkan nilai demokrasi di Indonesia.

Pengamat politik Taufik Riyadi menyatakan, sistem voting menandakan hadirnya sistem demokrasi yang kuat di Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan mekanisme ini, komposisi yang berada di MPR dan DPR mampu menunjukkan kekuatan fraksi-fraksinya.

Taufik Riyadi mengatakan, sistem voting sudah sejalan dengan demokrasi yang selama ini digunakan oleh pemerintahan Indonesia. “Dan yang paling penting kita bisa melihat bagaimana kemampuan fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPR RI,” tambah dia, pada Rabu (22/10).

“Kita  juga bisa mengetahui bagaimana kekuatan lobi-lobi politik mereka,” tambah Taufik Riyadi.

Selain itu, Taufik Riyadi memaparkan, dengan melihat suara terbanyak juga menandakan berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. “Dan hal ini terbukti saat dilaksanakannya sistem paket voting,” kata dia.

Dalam pandangan Taufik Riyadi juga menjelaskan, sistem voting memiliki hal yang kurang baik  jika terus digunakan di pemerintahan saat ini. “Kita tidak bisa mengetahui kemampuan fraksi lainnya,” jelas Taufik.

Berkaitan dengan tersebut, Taufik Riyadi menjelaskan, sistem mufakat musyawarah lebih baik digunakan dibanding dengan menggunakan sistem paket melalui voting. “Maka dari itu, cara yang paling baik adalah dengan bermusyawarah,” kata Taufik.

Taufik menjelaskan, penggunaan sistem musyawarah mufakat mampu meningkatkan sikap saling menghargai antar sesama. Selain itu, sistem ini juga bisa menumbuhkan jiwa kenegaraan seluruh anggota fraksi DPR dan MPR RI. “Dengan begitu, KMP dan KIH diharapkan bisa saling berbagi dan bekerjasama dengan baik demi kemajuan Indonesia,” kata Taufik Riyadi.

“Intinya, baik sistem demokrasi mufakat maupun sistem paket voting sama-sama bagus untuk digunakan,” papar Taufik.

Terkait adanya dua kubu yang saling berseteru di MPR RI, Taufik Riyadi menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah. “Selagi mereka bisa berargumentsi dengan baik,” ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA