Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Jokowi-JK Ditantang Perbaiki Birokrasi yang Lamban

Sabtu 08 Nov 2014 16:14 WIB

Red: Erdy Nasrul

Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Foto: AP Photo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tantangan para menteri pada Kabinet Kerja bentukan Presiden dan Wakil Presiden, Joko widodo dan Jusuf Kalla adalah budaya kerja birokrasi yang lambat dan mempersempit diri dengan undang-undang, kata pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta.

"Birokrat tinggi dan menengah itu harus diubah budaya kerjanya agar mengikuti keinginan kabinet selama ini yang berpola 'tancap gas'," kata Ikrar pada acara Diskusi Publik Perspektif Indonesia, Sabtu.

Dia mengatakan memang banyak masalah harus diperbaiki oleh para menteri sekarang ini terutama masalah budaya birokrasi yang terlalu berpaku dan mempersempit diri pada undang-undang yang tak jarang dijadikan ajang praktik KKN.

"Banyak yang harus diperbaiki oleh menteri terutama budaya mempersempit diri oleh undang-undang sehingga berkurangnya fleksibilitas dari kinerja birokrasi dan peluang untuk KKN tinggi," katanya.

Ikrar mengatakan kenyamanan birokrasi yang berbau praktik KKN dengan mengatasnamakan undang-undang seperti sengaja memperlambat kerja yang selama ini melekat.

"Seperti masalah perizinan yang memakan waktu satu minggu dengan alasan aturannya seperti itu dan ketika waktu yang ditentukan tiba mereka beralasan dokumen yang diurus banyak. Akibatnya banyak terjadi kecurangan dengan memberi uang pelicin untuk mempercepat proses," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat dari Populi Center Nico Harjanto yang mengatakan budaya birokrasi harus diubah dengan menciptakan sistem kerja yang efisien dan memperkuat ujung tombaknya dalam hal ini pejabat eselon satu sampai terus ke bawahnya.

"Corporate culture yang akan diubah harus dimulai dari pimpinan tertingginya terlebih dahulu sehingga otomatis bawahnya ikut," katanya.

Selain itu Nico juga berpendapat para menteri dan jajaran di bawahnya harus seirama dan harus bisa memastikan eselon satu mau dan sanggup menjalankan kebijakan yang dibuat.

"Jika mereka tidak mau atau tidak sanggup ganti saja dengan orang lainnya," katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA