Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Panglima TNI: Baru 28 Persen Aset Milik TNI Disertifikatkan

Selasa 23 Dec 2014 18:27 WIB

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Erik Purnama Putra

Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Foto: Puspen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui, dari seluruh aset negara berupa lahan yang dimiliki TNI, baru 28 persen yang memiliki sertifikat resmi. Hal ini kerap menjadi pangkal masalah yang timbul terkait kasus-kasus sengketa lahan antara TNI dan masyarakat setempat di sejumlah daerah.

Menurut Moeldoko, masalah sertifikasi lahan ini yang menjadi sumber keributan dan faktor penyebab munculnya sengketa-sengketa lahan antara TNI dengan masyarakat setempat. Masalah sertifikasi lahan dan aset negara milik TNI, ungkap Moeldoko sudah dikomunikasikan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan, Tedjo Edhy Purdijanto.

"Dari sejumlah aset negara yang dimiliki TNI baru 28 persen disertifikatkan, selebihnya belum. Itu yang jadi sumber keributan," kata Moeldoko di sela-sela Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (23/12).

Moeldoko menyebut, upaya proses sertifikasi aset dan lahan itu masih terbentur oleh masalah penyediaan anggaran. "Hal itu berkaitan dengan anggaran sehingga belum terpenuhi," ungkap Panglima TNI.

Beberapa waktu lalu, sejumlah warga di kelurahan Tanjung Uban, Bintan Utara, sempat mengeluhkan soal adanya sengketa lahan antara warga delapan kampung disana dengan TNI AL. Konflik itu pun telah berjalan selama puluhan tahun tanpa ada penyelesaian. Selain itu ada pula sengketan lahan di Kebumen, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur.

Moeldoko memastikan, TNI tidak pernah bermaksud berbenturan langsung dengan rakyat. Namun, di satu sisi, TNI harus mengamankan lahan-lahan milik negara, termasuk aset-aset TNI. Selain itu, TNI juga berkepentingan untuk menggunakan lahan-lahan tersebut terutama guna latihan-latihan militer.

Jika lahan-lahan itu tidak bisa digunakan, maka justru akan mengurangi kemampuan para personil TNI itu sendiri. "Seperti juga daerah-daerah latihan, yang semakin sulit kami dapatkan, nanti tentara akan kehilangan daerah-daerah latihan itu dan itu akan menurunkan kemampuan TNI dalam menjalan tugas-tugas pokonya," ujar Moeldoko.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA