Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Pengamat: Konflik KPK-Polri Jauhkan Jokowi dari PDIP

Jumat 13 Feb 2015 06:00 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo berpendapat melalui konflik KPK-Polri, sejumlah pihak dan elit tertentu sedang berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan parpol yang membesarkan namanya, PDI Perjuangan.

"Di balik konflik KPK-Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada presiden agar dirinya menjauh dan bahkan secara ekstrem berpisah dengan PDIP," kata Karel di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut dia, bila kondisi ini tidak disadari oleh Presiden Jokowi akan membuat dirinya menjadi lemah secara politik karena tanpa pijakan yang kuat. "Joko Widodo lahir dari PDIP dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDIP, sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menjaga kesinambungan dengan partai yang membesarkannya sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Pilihan politik Jokowi pun selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang pemilu.

Pada kasus Budi Gunawan (BG), lanjut Karel, PDIP tentu punya pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai Kapolri oleh presiden. Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan BG dengan PDIP.

"Tapi mungkin juga karena BG dianggap mampu menjalankan program Nawacita dalam bidang hukum dan keamanan," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, PDIP mungkin juga memandang Presiden Joko Widodo sepantasnya segera melantik BG sebagai Kapolri karena hal itu sesuai dengan UU Kepolisian. Menurut dia, apabila pelantikan itu urung dilaksanakan, maka Joko Widodo potensial akan dipertanyakan konsistensinya terhadap Nawacita dan Trisakti karena mengesampingkan amanah konstitusi.

"Jelas kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri akan dianggap sebagai sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan bahwa Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDIP. Akan banyak pihak mengambil keuntungan politik dari situasi ini dan semoga Presiden Joko Widodo segera sadar," kata Karel.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA