Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sutiyoso Jadi Kepala BIN, NU: Para Kiai Kecewa

Sabtu 13 Jun 2015 05:25 WIB

Red: Indah Wulandari

Presiden Jokowi berbincang dengan calon kepala BIN, Sutiyoso.

Presiden Jokowi berbincang dengan calon kepala BIN, Sutiyoso.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin di sejumlah daerah mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak menunjuk Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali sebagai Kepala BIN.

As’ad yang juga mantan wakil kepala BIN dinilai mempunyai kapasitas untuk memimpin lembaga itu dan bisa membantu presiden menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.

“Beberapa saat setelah diumumkan kalau yang ditunjuk Jokowi bukan Pak As’ad, para kiai di Jawa Timur dan sejumlah daerah mengungkapkan rasa kecewa. Kita mempertanyaan komitmen awal Jokowi sebelum Pilpres,” ungkap Wakil Sekjen PBNU Adnan Anwar di Jakarta, Jumat (12/6) malam.

“Kita tidak menilai sosok Sutiyoso yang ditunjuk presiden. Itu bukan urusan kita. Tapi, kita mempertanyakan komitmen,” katanya.

Selain dinilai mempunyai kapasitas dan berpengalaman dalam memimpin BIN, sosok As’ad Said yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Nahdliyin diharapkan mampu menjadi pemersatu komunitas santri dan abangan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

“Awalnya banyak kiai di daerah ragu dengan Jokowi. Namun, Pak As’ad dan tokoh NU lainnya berhasil meyakinkan kalau Jokowi akan bisa mengawal agenda kebangsaan dan keislaman lebih baik. Kita mengingat kembali hubungan yang baik antara NU dan PNI sebagai representasi dari komunitas besar santri dan abangan,” kata Adnan.

Menurut mantan peneliti LP3ES ini, keputusan Jokowi kali ini menjadi catatan tebal kalangan Nahdliyin terhadap Presiden Jokowi.

“Ketika butuh, mereka datang ke NU setelah itu kita ditinggal. Keputusan presiden kali ini menjadi catatan tebal kita. NU tetap tidak akan melakukan cara-cara seperti berontak atau mufaroqoh. Itu bukan karakter NU. Setidaknya kita mauquf (diam) terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA