Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Demokrasi Terbaik Ada di Jakarta, Sulut, Yogya, dan Kalbar

Kamis 13 Aug 2015 14:57 WIB

Red: Esthi Maharani

BPS

BPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik menyebutkan empat provinsi memiliki kinerja demokrasi yang baik seperti dirilis dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2014.

Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers rilis IDI 2014 di Jakarta, Selasa (11/8), menyebutkan empat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

"Tahun sebelumnya tidak satupun provinsi masuk kategori ini," kata dia.

Capaian kinerja demokrasi provinsi IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu buruk (di bawah 60 poin), sedang (60-80 poin), dan baik (di atas 80 poin).

Kinerja demokrasi 2014 di DKI Jakarta mencapai 84,70 poin, Yogyakarta 82,71 poin, Kalimantan Barat 80,58 poin, dan Sulawesi Utara 83,94 poin.

Capaian empat provinsi menembus kategori kinerja demokrasi baik merupakan hal yang baru terjadi dalam sejarah enam tahun pengukuran IDI.

Suryamin juga mengatakan IDI 2014 menunjukkan tidak ada satupun provinsi berada dalam kategori kinerja demokrasi buruk. Tahun sebelumnya masih terdapat enam provinsi dalam kategori buruk.

Enam provinsi tersebut adalah Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS, IDI merupakan indeks komposit dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Tiga aspek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Secara nasional, IDI pada 2014 mencapai 73,04 poin, atau membaik 9,32 poin dari tahun sebelumnya.

"IDI secara nasional dapat dikatakan sebagai rata-rata nilai indeks demokrasi di seluruh provinsi," kata Suryamin.

Penyusunan IDI untuk tujuan memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia yang dilakukan BPS bersama Kemenkopolkam, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan UNDP.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu surat kabar, dokumen pemerintahan seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur, 'focus group discussion', dan wawancara.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA