Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

pAN Gabung Pemerintahan

PPP: Pertentangan KIH-KMP Sudah Usang

Sabtu 05 Sep 2015 21:55 WIB

Red: Djibril Muhammad

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (kiri) dan Ketua DPC PPP sekaligus WalikotaTasikmalaya Budi Budiman (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara silahturahmi seluruh DPC PPP se-Priangan Timur di Pendopo Lama, Tasi

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (kiri) dan Ketua DPC PPP sekaligus WalikotaTasikmalaya Budi Budiman (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara silahturahmi seluruh DPC PPP se-Priangan Timur di Pendopo Lama, Tasi

Foto: Antara/Adeng Bustomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pertentangan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak layak lagi untuk dibicarakan.

"Jangan kita terus memperpanjang persoalan yang tidak lagi menjadi soal," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy usai pelantikan pengurus PPP Sumut di Medan, Sabtu (5/9), terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam KIH.

Menurut dia, memperpanjang pertentangan KIH dengan KMP hanya akan memperburuk kinerja pemerintah dan DPR dalam memperbaiki perekonomian yang mengalami "sakit" secara regional.

Padahal, penggabungan kekuatan pemerintah dengan potensi yang ada di DPR sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa Indonesia.

Karena itu, kata Romi, bergabungnya PAN tersebut layak disambut baik dan memastikannya sebagai pertanda tidak adanya pertentangan antara KMP dan KIH.

Bergabungnya PAN tersebut justru semakin memperkuat komitmen parpol yang mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Kekuatan mayoritas di DPR yang mendukung Presiden Joko Widodo sudah menemukan momentumnya untuk membenahi masalah bangsa," ujar Romahurmuziy.

Pada Rabu (2/9), PAN menyatakan bergabung sebagai partai pendukung pemerintah. Sebelumnya PAN merupakan partai yang masuk dalam jajaran KMP yang berada di luar pemerintahan Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA