Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Menkopolhukam: Koordinasi Dengan Para Menteri Sudah Jelas

Sabtu 24 Okt 2015 04:28 WIB

Rep: C07/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 2015 di Jakarta, Rabu (16/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 2015 di Jakarta, Rabu (16/9).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah melakukan koordinasi dari pagi sampai malam untuk mengeksekusi perencanaan untuk menghadapi  kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Tugas para menteri sudah jelas. Para Menteri dan pemerintah daerah diharapkan untuk segera mengkoordinasikan program dengan Gubernur, Panglima, Kapolda dan jajaran di bawahnya," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Seperti dalam bidang pendidikan, kata Luhut, ia sudah mengkoordinasikan dengam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan agar setiap sekolah di wilayah yang masih dalam tataran tidak terlalu parah terkena dampak kabut asap untuk segera dipasang alat penjernih udara dan air.

Kemudian, sambung Luhut, Kementrian Riset, Teknologi dan  Pendidikan Tinggi juga sudah mengerahkan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran untuk ikutmembantu dalam merawat serta ikut turun tangan dalam menangani korban kabut asap.

Sementara itu untuk teritorial, TNI dan Polri juga sudah dikerahkan untuk mendatangi  rumah para warga yang terdapat  bayi atau anak yang harus dievakuasi.

Sejumlah perusahaan dan CSR, sambung Luhut, juga diwajibkan memberikan bantuan dalam mengevakuasi atau memberikan bantuan kepada para bayi dan keluarga yang sakit. Salah satu bantuannya adalah membantu pengadaan alat penjernih air dan udara.

"Kami sudah meminta agar csr atau perusahaan BUMN. maupun perusahaan yang memiliki proyek di wilayah karhutla untuk ikut berkontribusi," kata dia.

Saat ditanyakan apakah kabut asap sudah bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, Luhut tak mau berkomentar banyak. "Yang terpenting, langkah kita sekarang sudah lebih kepada upaya menangani bencana," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA