Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

KMP Tolak PMN di RAPBN 2016

Kamis 29 Okt 2015 17:01 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Pembahasan RAPBN 2016. Anggota DPR RI mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Pembahasan RAPBN 2016. Anggota DPR RI mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 jika syarat yang diajukan tidak dipenuhi. Menurut Sekretaris Koordinator Harian KMP, Fahri Hamzah, Presiden Joko Widodo harus menghapus pos tak jelas di RAPBN 2016.

"Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear. Misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Kamis (28/10).

"Jadi," kata dia melanjutkan, "tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Karena kalau kita belum tahu pemasukan kita berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian."

Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, jika kondisi perekonomian terus sulit, hanya rakyat yang menanggung beban. "Dan ini sudah mulai ada gejala yang akan dibebankan kepada rakyat. Itu subsidi listrik mau dicabut, subsidi BBM sudah dicabut," katanya.

Menurut Fahri, jika pemerintah membuat anggaran haruslah didasari pemasukan tahun sebelumnya. Sementara sampai kini pemasukan dari tahun lalu belum dilaporkan tuntas.

"Nah laporan bulan Agustus itu Dirjen Pajak mengatakan bahwa pendapatan pajak itu baru tercapai dari sekitar Rp 1.500 triliun yang diperkirakan baru 46 persen. Jadi uangnya belum clear," katanya.

"Uang belum clear tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN, sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa kan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 itu kan ada aturan negara akan mengembangkan otonomi tingkat tiga dengan mengalokasikan dana kepada desa."

"Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," ujarnya memaparkan.

Alokasi untuk BUMN, menurut Fahri tidak perlu ditambah sebesar itu. Karena selama ini ada anggaran Rp 43 triliun juga tidak optimal.

"Belum tentu juga balik karena BUMN juga lagi turun performanya. Jadi yang begini ini menyebabkan RAPBN 2016 banyak catatan begitu lho, dan karena ini akibatnya kepada rakyat maka KMP menolak pos yang tidak jelas itu," katanya.

Politikus PKS ini menjelaskan, sejumlah pos yang dikritisi KMP antara lain penyertaan modal untuk BUMN sebesar Rp 80 triliun. KMP juga mengkritik alokasi dana desa yang jauh lebih kecil dari yang dijanjikan Presiden Jokowi. Selain itu KMP juga menuntut kejelasan pendapatan negara selama setahun ini.

"Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," katanya.

"Kita tidak mau pos-pos yang kita duga tidak akan tercapai dan nantinya berujung pada pencabutan subsidi. Kita pasti akan perjuangkan," tegasnya.

Lalu bagaimana dengan peta kekuatan di DPR utamanya jika keputusan akhir harus diambil melalui voting? "KMP solid. PAN semalam ada Pak Amien Rais datang dia oke. Demokrat itu sebenarnya sudah ngomong bersama kita dan kayaknya sama, detik terakhir mudah-mudahan sesuai pandangan. PDIP juga saya dengar sama dengan kita. Ya mudah-mudahan menang (voting)," kata Fahri.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA