Senin, 25 Zulhijjah 1440 / 26 Agustus 2019

Senin, 25 Zulhijjah 1440 / 26 Agustus 2019

Jokowi Diminta Pertegas Sikap Pemerintah ke Pembakar Hutan

Senin 30 Nov 2015 08:01 WIB

Red: Esthi Maharani

Presiden Jokowi tinjau lahan yang terbakar.

Presiden Jokowi tinjau lahan yang terbakar.

Foto: Setkab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri Conference of Parties (COP) 20 di Paris, Prancis. Dalam kesempatan itu, Jokowi diminta menegaskan sikap pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam kasus asap.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan sejumlah harapan atas kehadiran Presiden Joko Widodo dalam KTT Perubahan Iklim tersebut. Salah satunya penegasan sikap pemerintah terhadap perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan.

Menurut WALHI, ketegasan itu harus diberikan kepada dua pihak yang terkait sekaligus, baik korporasi yang terlibat langsung maupun korporasi yang di wilayah konsensinya ditemukan titik api. Selain itu, Jokowi didesak untuk tidak memberi kelonggaran kepada korporasi yang terlibat kasus asap, sekalipun mengatasnamakan restorasi ekosistem.

"Kami berharap pemerintah tidak lagi memberi ruang bagi upaya green wash korporasi yang terlibat dalam kasus asap," ujar WALHI dalam pesan tertulis yang diterima Republika, Senin (30/11).

(Baca juga: Ini Kegiatan Jokowi Selama di Paris)

Jika dalam Conference of Parties di Paris Joko Widodo masih memberikan kesempatan kepada korporasi, WALHI menganggap pemerintah telah melecehkan penderitaan mereka yang menjadi korban asap. Termasuk apabila dalam penanganan perubahan iklim nanti, pemerintah masih menggunakan mekanisme trading.

Conference of Parties (COP) 21 sendiri akan dihadiri pihak-pihak terkait dan para kepala negara diseluruh dunia, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Jokowi diagendakan untuk berpidato dalam UN Framework Convention of Climate Change.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA