Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Pemerintah Harus Tingkatkan Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional

Sabtu 05 Des 2015 13:58 WIB

Rep: c97/ Red: Hazliansyah

Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah membuat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat peluncuran JKN di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1). Kartu JKN merupakan perlindungan kesehatan agar peserta memer

Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah membuat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat peluncuran JKN di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1). Kartu JKN merupakan perlindungan kesehatan agar peserta memer

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih harus ditingkatkan. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat dari jaminan tersebut.

Hal itu diungkapkan Pengamat Kesehatan dari Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany dalam evaluasi pelaksanaan JKN regional dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Hotel Indolux Yogyakarta, (3-5/12) 2015.

Menurutnya saat ini 60 persen masyarakat Indonesia telah memanfaatkan JKN. Namun begitu masih ada yang belum menerima dan memaksimalkan kebermanfaatan program tersebut.

“Sebenarnya layanan di rumah sakit juga sudah baik. Namun dalam pelaksanaannya memang masih ada kekurangan,” kata Hasbullah, kemarin.

(baca: Warga Kampung Belakang Dapat Penyuluhan Kesehatan)

Misalnya mulai muncul tindakan para petugas kesehatan untuk mengakali cost shigting pada peserta JKN. Hal ini terjadi dikarenakan ada batas waktu layanan bagi para dokter, sehingga pendapatan mereka menjadi kecil. Namun Hasbullah menilai kondisi ini sebagai sebuah kewajaran. Karena JKN baru berjalan dua tahun sehingga masih belum stabil.

Sementara di DIY sendiri, berdasarkan laporan hasil verivikasi data Dinas Sosial setempat, penerima bantuan iuran (PBI) JKN untuk semester 1 tahun ini sebanyak 1.572.154 jiwa. Sedangkan penerima yang tidak sesuai sebanyak 43.000 jiwa sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA