Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Menpan: Reformasi Birokrasi Sasar Delapan Area Perubahan

Jumat 11 Des 2015 03:00 WIB

Rep: C09/ Red: Bayu Hermawan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menginspeksi mendadak (sidak) Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa timur, Rabu (28/10).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menginspeksi mendadak (sidak) Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa timur, Rabu (28/10).

Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri International Conference for Public Administration 2015 (ICPA) di Universitas Padjajaran, Jatinangor, Bandung, Kamis (10/12).

Dalam kesempatan tersebut, Yuddy menyampaikan paparan dengan tema Bureaucratic Reform and the Development of Public Administration.

"Secara umum, administrasi pemerintah adalah bagian dari administrasi publik yang didalamnya termasuk beberapa proses, antara lain perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi," katanya di Bandung, Kamis (10/12).

Menteri Yuddy juga menjelaskan dalam reformasi birokrasi, pemerintah telah mengidentifikasi delapan area perubahan yang menjadi fokus sasaran, yaitu mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Sejak 2010 lalu, pemerintah telah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.

Komite tersebut memiliki peranan yang cukup penting yaitu memberi arahan terhadap pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, terutama pada delapan area perubahan tersebut.

Penyelenggaraan acara ICPA merupakan hasil kerja sama antara Universitas Padjajaran dengan American Society for Public Administration (ASPA) dan School of Political Science and Public Administration of University of Electronic Science anf Technology of China (UESTC).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA