Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Bupati Tasikmalaya Segera Rasionalisasi PNS Indisipliner

Senin 20 Jun 2016 13:52 WIB

Red: Sandy Ferdiana

 Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum (kiri) menerima kunjungan Menpan-RB RI Yuddi Chrisnandi ke Kabupaten Tasikmalaya, belum lama ini.

Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum (kiri) menerima kunjungan Menpan-RB RI Yuddi Chrisnandi ke Kabupaten Tasikmalaya, belum lama ini.

Foto: Tatang Nugraha/REPUBLIKA

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan 17 ribu PNS-nya untuk dipantau oleh sistem dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Tujuannya yakni untuk merasionalisasi PNS yang indisipliner di tubuh Pemkab Tasikmalaya.   

"Tidak ada lagi kesempatan bagi PNS Kabupaten Tasikmalaya untuk nakal dan tidak disiplin," ujar Uu saat menerima kunjungan Menpan RB RI Yuddi Chrisnandi ke Kabupaten Tasikmalaya, belum lama ini. Dia menyatakan, upaya ini merupakan langkah bijaksana dalam program rasionalisasi jumlah PNS.

Pihaknya memastikan, program rasionalisasi akan menjerat PNS yang indisipliner. PNS indisipliner, tegas dia, akan mengganggu produktivitas dan kinerja Pemkab Tasikmalaya. Uu mengimbau PNS untuk tidak khawatir sepanjang menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Uu mengapresiasi pemerintah melalui Kemenpan RB yang memiliki program pemantauan terhadap kinerja PNS. Kata dia, program tersebut sangat dibutuhkan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.

Dalam kunjungannya ke Tasikmalaya, Menpan RB Yuddi Chrisnandi mengatakan, selama ini 33,8 persen dari APBN disalurkan untuk belanja pegawai. Pihaknya tidak akan menyesal mengalokasikan anggaran sebesar itu jika diimbangi dengan aparatur yang produktif, disiplin, dan mempunyai kinerja baik.

Selain itu, pihaknya pun akan mengukur kinerja kompetensi dan produktivitas pegawai yang rasional. Menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah komprehensif dalam menyikapi pertumbuhan pegawai pemerintah yang tanpa kendali. "Jika dibiarkan, kondisi ini akan menjadi bom waktu bagi pusat maupun daerah," tandasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA