Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Fadli: Pembangunan Infrastruktur Jangan Bergantung pada Utang

Jumat 12 Agu 2016 02:20 WIB

Red: Bayu Hermawan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan mengenai pelaporan dirinya ke MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan mengenai pelaporan dirinya ke MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pembangunan infrastruktur seharusnya jangan terlalu bergantung kepada utang, tetapi perlu diperhatikan kebutuhan anggaran yang memadai.

"Pembangunan infrastruktur memang bagus, tapi jangan mengandalkan utang untuk membiayainya," tegasnya.

Menurutnya, hal yang terlalu ambisius seperti target pembangunan infrastruktur tidak baik karena bakal berhadapan dengan beragam aspek lainnya. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, selama ini target pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen begitu jauh dari realisasi yang ada pada kondisi saat ini.

Ia juga mencemaskan defisit dalam anggaran negara yang bila tidak diperhatikan dengan baik bisa mencapai 3 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) yang berarti sudah melanggar UU.

Fadli menegaskan bila ada perubahan dalam postur anggaran maka hal tersebut harus dilakukan dengan menunjukkan keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pendampingan usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah jangan dititikberatkan pada program kredit perbankan yang berarti berlandaskan utang.

"Di dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, negara diwajibkan untuk menyediakan permodalan kepada nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT (gross ton). Pendampingan usaha yang dimaksud harus berakar dari semangat bukan utang," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, di Jakarta, Senin (11/7).

Menurut Abdul Halim, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendorong gotong-royong antaranggota organisasi kelautan dan perikanan yang menentukan keberhasilan usaha.

Selain itu, ujar dia, negara juga perlu menyiapkan permodalan yang bersumber dari APBN sebagai insentif kepada organisasi-organisasi nelayan yang tengah menjalankan usaha perikanannya.

"Upaya ini lebih baik ketimbang mendorong nelayan untuk berutang, sementara pengelolaan perikanannya belum terhubung antara hulu ke hilirnya," jelasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA