Minggu, 24 Zulhijjah 1440 / 25 Agustus 2019

Minggu, 24 Zulhijjah 1440 / 25 Agustus 2019

Saran Jimly Soal Penanganan Kasus Ahok Terkait Al Maidah 51

Jumat 14 Okt 2016 17:35 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (Republika/Rachmawati La'lang)

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (Republika/Rachmawati La'lang)

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie, menegaskan bahwa hukum jangan dijadikan sebagai alat politik atau politisasi hukum, terutama yang berkaitan dengan proses pemilihan umum.

Hal tersebut disampaikan Jimly ketika ditemui di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Jumat, menanggapi unjuk rasa organisasi kemasyarakatan di Ibu Kota Jakarta yang meminta aparat memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pihaknya pada tahun lalu telah mengusulkan bahwa semua calon kepala daerah agar jangan diproses hukum sampai pemilihan umum selesai, untuk mencegah timbulnya persepsi politisasi hukum.

"Jadi, misalkan pun ada masalah hukum, jangan sekarang. Biar pemilihan selesai dulu. Polisi pasti belum akan memproses, namun bukan berarti tidak. Bisa saja kalau berkasnya sudah memenuhi syarat tetapi prosesnya baru mulai sesudah pemilihan," kata dia.

Kemudian, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah proses hukum terhadap terduga pelaku penyebar fitnah terhadap Ahok melalui video juga sebaiknya jangan diproses dulu supaya seimbang.

"Agar masyarakat tidak salah paham, seakan-akan yang satu diproses dan yang satunya didiamkan. Supaya seimbang, dua-duanya tahan dulu sekaligus kita menenangkan diri," ujar Jimly.

Ribuan anggota ormas gabungan, antara lain Front Pembela Islam, Gerakan Muslim Pembela Umat Islam, Himpunan Aktivis Masjid Tenabang, Forum Umat Islam, dan Majelis Ta'lim Ad-dzikir, Persatuan Islam, memadati jalanan di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Para pengunjuk rasa meminta aparat Kepolisian segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Jimly berharap para anggota ormas yang berunjuk rasa sebagai wujud peluapan ekspresi kemarahan menyadari bahwa proses hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum sebaiknya ditunda.

"Sebab perlu diperhatikan, bahwa masalah pilkada bukan hanya di Jakarta saja. Kebijakan Kepolisian juga pasti akan menunda sampai pemilihan selesai," ucap dia.

Jimly juga berpesan agar semua calon-calon kepala daerah dapat berkomunikasi dengan baik, sebab para calon berkompetisi untuk merebut simpati rakyat dan bukan menimbulkan ketegangan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA