Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Krisis Air Bersih di Jakarta Berdampak pada Penurunan Muka Tanah

Rabu 26 Okt 2016 17:30 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Krisis air bersih (ilustrasi)

Krisis air bersih (ilustrasi)

Foto: Antara/Wahdi Septiawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan Jakarta saat ini masih mengalami krisis air bersih di sejumlah wilayah. Krisis air bersih tersebut sebagian besar terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Timur.

Menurut Bambang, krisis air bersih yang terjadi di Jakarta ini menyebabkan penurunan muka tanah yang semakin parah dari yang telah diperkirakan sebelumya. Sebab, tak sedikit masyarakat yang kemudian mencari air tanah dengan menggali sumur untuk mendapatkan air bersih.

"Jakarta mengalami masalah serius air bersih. Saat ini coverage distribusi PDAM DKI tidak mencapai seluruh wilayah Jakarta. Sebagian wilayah (Jakarta) Barat, Utara, Timur belum dijangkau sama sekali oleh saluran air minum atau air bersih. Akibatnya karena penduduk sudah banyak maka mereka mencari air sendiri dengan air tanah, sumur makin lama makin dalam karena kebutuhan makin besar akibatnya Jakarta mengalami penurunan muka tanah yang parah," jelas Bambang dalam forum Percepatan Peningkatan Akses Air Minum di Indonesia di Jakarta, Rabu (26/10).

Meskipun di sepanjang pantai utara Jawa memang mengalami penurunan muka tanah, namun hal ini menjadi masalah serius bagi Jakarta. Karena itu, Bambang meminta pemerintah daerah harus berperan untuk meningkatkan akses air bersih di berbagai wilayah.

"Pemda harus hadir memastikan melalui PDAM jaringan air bisa mencapai seluruh rumah tangga di Jakarta. Masalah air bersih bukan cuma di desa, tapi juga di kota. Apalagi kita bicara sanitasi," tambah dia.

Selain itu, ia juga menyampaikan penanganan air limbah di Jakarta saat ini hanya dapat mengcover sekitar dua persen dari seluruh limbah yang ada. Lebih lanjut, masalah sanitasi ini memang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bambang menyebut, hampir separuh dari sekolah negeri di Indonesia tak memiliki sanitasi. Jika kondisi ini tak dibenahi, maka akan menciptakan ketidakadilan dan juga masalah lainnya seperti kesehatan dan juga ancaman tindakan kriminal bagi para perempuan.

Bambang mengatakan, pemerintah juga menargetkan untuk mengatasi perkampungan kumuh yang muncul di daerah perkotaan. Sebab, perkampungan kumuh tersebut juga biasanya tak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik.

"Masalah perkotaan di Indonesia sama kompleksnya dengan masalah di pedesaan. Bedanya adalah kalau di pedesaan hanya masih terbatasnya supply apakah air bersih atau sarana sanitasi. Sedangkan di kota (disebabkan) tingginya kebutuhan, (karena) bertumpuknya kehidupan masyarakat di suatu lokasi," kata Bambang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA