Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Polda Papua Kirim Perwira Pengamat Wilayah untuk Pilkada

Selasa 14 Feb 2017 08:45 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Irjen Pol Paulus Waterpauw

Irjen Pol Paulus Waterpauw

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya telah mengirim sejumlah pejabat utama sebagai perwira pengamat wilayah (Pamwil) ke 10 kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan pilkada serentak. Perwira pengamat wilayah itu akan memantau dan memastikan pelaksanaan pelaksanaan pilkada pada Rabu (15/2) berjalan aman dan lancar.

"Selain dengan mengirim sejumlah BKO personel ke daerah-daerah yang gelar pilkada, kami juga mendukung dengan pejabat utama sebagai perwira pengamat wilayah yang akan membantu dan menghubungkan dengan para kapolres jajaran di 10 kabupaten dan satu kota," katanya di Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/2).

Menurut dia, dari 4.872 personel aparat kepolisian yang disiapkan untuk pengamaman pilkada, sebanyak 1.900-an berasal dari BKO TNI. Sisanya dari polres setempat, BKO Polda dan Brimob Papua dan Mabes Polri.

"Anggota dari Polda itu sebanyak 404 yang diikutkan gabung, juga ada dari satuan kerja Polda yang dua hari lalu sudah apel dan kami siapkan mereka selama dua hari di SPN untuk diberikan analisa daerah operasi terkait kehadirian mereka di beberapa kabupaten itu," katanya.

Dengan memberikan penjelasan terkait analisa daerah operasi, Paulus mengatakan diharapkan jajaran yang diutus ke lapangan untuk membantu pengamanan selama pelaksanaan pilkada segera tahu situasi daerah penugasan. "Jadi, istilahnya ini tugas bersama yang mau kita pacu baik dari Polda dan Mabes Polri, yang otomatis harapannya menambah daya dan semangat anggota dan perwira di lapangan. Sekaligus bisa menangani semua hal yang terjadi di kabupaten, distrik, hinggga TPS," katanya.

Paulus mengakui bahwa yang menjadi perhatian oleh pihaknya adalah masalah penghitungan suara yang tidak lagi dilakukan di PPS tetapi langsung dilakukan di tingkat PPD atau distrik. "Memang yang menjadi pemikiran adalah mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pemilihan di TPS, mereka hitung hasilnya tidak direkap di PPS tapi akan direkap di tingkat PPD atau distrik, nah ini yang menjadi soal, artinya kita akan kawal dan dampingi," katanya.

"Tapi kalau kurang di situ kami akan meminta bantuan pengawalan dari TNI, ini situasional kami akan lihat apakah perlu kekuatan besar atau bagaimana, itu tergantung dari situasi, keadaan alam, geografis dan kondisi daerah. Kalau di Kota Jayapura tidak masalah transportasinya lancar bisa dikawal rame-rame, bisa dikawal masyarakat, tokoh, saksi-saksi dan sebagainya," katanya lagi.

Untuk itu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan ia terus berkomunikasi secara intens dengan para kapolres yang wilayah hukumnnya menggelar pilkada agar terus memantau situasi terkini dilapangan. "Tapi kalau di wilayah pedalaman pegunungan dataran-dataran tinggi dan laut itu menjadi soal, itu yang sedang kami terus intens guna meminta para kapolres untuk melakukan cek dan penempatan personel secara benar dan jangan asal sehingga ini sungguh bisa terkawal dan diamankan dengan baik," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA