Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Sidang Putusan Status Alfamart Digelar Bulan Depan

Selasa 21 Mar 2017 15:16 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Dwi Murdaningsih

Sidang gugatan Alfamart terhadap KIP dan Mustolih Siradj kembali dilaksanakan dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan, Selasa (21/3).

Sidang gugatan Alfamart terhadap KIP dan Mustolih Siradj kembali dilaksanakan dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan, Selasa (21/3).

Foto: Republika/Ronggo Astungkoro

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sidang lanjutan gugatan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola perusahaan ritel Alfamart, terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang status 'Badan Publik' kembali dilaksanakan hari ini, Selasa (21/3). Agenda sidang berupa penyerahan berkas kesimpulan masing-masing pihak.

Bertempat di Pengadilan Negeri Tangerang, sidang terlaksana sekitar pukul 11.30 WIB. Sebelum dimulai, tergugat dua Mustolih Siradj mengatakan dirinya yakin akan memenangkan sidang yang sudah berjalan lima kali ini. Pada sidang sebelumnya, Mustolih membawa saksi ahli ke persidangan. Saksi ahli yang didatangkan oleh pihak tergugat  merupakan mantan ketua KIP periode 2009-2011, Alamsyah Saragih.

4 Permintaan Alfamart Terkait Keberatan Sebutan Badan Publik

Persidangan kelima ini tidak berlangsung lama. Setelah semua pihak menyerahkan berkas kesimpulan, Majelis Hakim I Gede Suwarsana mengumumkan jadwal sidang hasil putusan. "Sidang hasil putusan akan dilaksanakan 18 April mendatang," ujar Suwarsana kepada seluruh peserta sidang.

Tanpa Gugat Material, Alfamart Tetap Tolak Status Badan Publik

Sebelumnya, pihak Alfamart diputuskan sebagai badan publik oleh KIP. Oleh karena itu, Alfamart diwajibkan untuk memenuhi permintaan Mustolih yang meminta keterbukaan informasi mengenai donasi yang dihimpun Alfamart. Alfamart telah memberikan laporan donasi, namun Mustolih merasa tidak puas. Buntutnya, oleh KIP, Alfamart disebut sebagai Badan Publik.

"Melihat dari sidang yang lalu kami membawa saksi ahli yang mengatakan bahwa tidak boleh uang sumbangan itu jadi dana CSR (Corporate Social Responsibility)," kata Mustolih.

Soal keterbukaan mengenai donasi, saat ini SAT sedang mengajukan banding agar status 'Badan Publik' dicabut oleh Komisi Penyiaran Publik (KIP). Status 'Badan Publik' berawal dari permintaan konsumen atas nama Mustolih yang meminta keterbukaan informasi mengenai donasi yang dihimpun Alfamart. Alfamart telah memberikan laporan donasi, namun Mustolih merasa tidak puas. Buntutnya, oleh KIP, Alfamart disebut sebagai Badan Publik.

Untuk mencabut status badan Publik ini, Alfamart menjalani proses hukum banding di PN Tangerang dengan tergugat Mustolih dan KIP. Kuasa hukum Alfamart Adria Indra Cahyadi menginginkan adanya peradilan yang fair dalam permasalahan kliennya dengan KIP sehingga status 'Badan Publik' bisa dicabut.

"Kita ingin peradilan yang fair.  Dengan hadir di pengadilan, mereka (tergugat) bisa memberikan argumentasi terkait produk hukumnya," kata Adria.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA