Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Terima Honoris Causa, Wapres JK Bicara Perdamaian

Selasa 21 Mar 2017 22:44 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Indira Rezkisari

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Foto: Republika/WIhdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla diagendakan menerima gelar Honoris Causa dari Rajamangala University of Technology of Isan, Thailand. Penghargaan ini diberikan karena Jusuf Kalla dianggap berjasa dalam kesejahteraan dan keadilan.

Sebelum menerima penghargaan yang diagendakan pada Rabu (22/3), Jusuf Kalla  (JK) beserta rombongan mendapat jamuan makan malam dari pihak universitas. Pada jamuan ini, JK bercerita mengenai pentingnya menjaga agar sebuah negara tidak berkonflik.

Menurutnya, kedamaian sekitar Asia Tenggara (ASEAN) sangat baik dan harus dijaga. Meski memiliki beragam etnis, tapi negara yang berada di kawasan ini mampu menjaga kerukunan bersama.

"Manfaat memelihara perdamaian melampaui batas-batas negara, seperti yang ditunjukkan oleh ASEAN. Perdamaian ini juga bisa dengan mudah menyebar ke seluruh dunia," kata JK dalam jamuan makan malam di Central Plaza Ladprao, Selasa (22/3).

Salah satu cara untuk menjaga perdamaian ini bisa dilakukan dengan memperbaiki perekonomian suatu negara. Sebab, penyebab banyaknya terjadi konflik adalah karena adanya ketimpangan ekonomi dan politik. Padahal harmonisasi ekonomi dan politik sangat penting.

Warna demokrasi dengan nilai-nilai masyarakat Asia, yang menempatkan rasa hormat dari orang lain adalah hal baik. Demokrasi ini pun menjadi cara pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan perpolitikan.

"Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, kita perlu mengoptimalkan peran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai platform untuk kolaborasi antara pemerintah serta pengusaha di wilayah tersebut. ASEAN memberikan banyak peluang yang bisa diubah menjadi kemakmuran bersama," ungkap JK.

Dalam arena ekonomi, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk pengurangan ketidaksetaraan dengan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengatasi masalah ini. Indonesia juga telah dipromosikan integritas kelembagaan untuk memperbaiki kesenjangan pendapatan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Pemerintah memperkenalkan reformasi pajak untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan memastikan kepatuhan. Reformasi pajak yang berhasil akan memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan negara secara keseluruhan.

Di bidang sosial, Pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Secara paralel, pemerintah telah mengembangkan infrastruktur yang efisien, termasuk listrik dan konektivitas di daerah terpencil. Semua untuk meningkatkan produktivitas.

Pemerintah juga mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menerapkan program kredit bunga rendah. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar didorong untuk berkolaborasi dengan UKM untuk memastikan peran UKM dalam rantai pasokan nasional.

"Selama dua tahun terakhir, kami telah mampu mengurangi disparitas pendapatan sedikit. Namun, prestasi ini jauh dari memadai. Kita harus mendorong lebih lanjut," kata JK.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA