Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Badan Geologi Minta Semua Daerah di Jabar Waspada Longsor

Selasa 04 Apr 2017 07:04 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bilal Ramadhan

Jalur rawan longsor.   (ilustrasi)

Jalur rawan longsor. (ilustrasi)

Foto: Antara/Ampelsa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, meminta semua pemerintah daerah di Jabar mewaspadai terjadinya longsor selama musim hujan ini. Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Ego Syahrial, hampir semua wilayah di Jawa Barat merupakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana longsor.

"Hampir seluruh wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami pergerakan tanah. Jadi, selama musim hujan Jabar rawan longsor pemerintah daerah harus mewaspadai," ujar Ego kepada wartawan, Senin (3/4).

Menurut Ego, rata-rata jumlah korban bencana longsor setiap tahunnya sebanyak 200 orang. Paling banyak, bencana longsor itu terjadi di Jabar. Berdasarkan data yang ada di Badan Geologi, sebanyak 22 kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki kerawanan tinggi terjadinya longsor.

Daerah tersebut, kata dia, adalah Kota Bandung, Cimahi, Banjar, dan Depok, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Indramayu. Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Tasikmalaya.

Provinsi Jawa Barat, kata dia, rawan longsor karena wilayahnya dikelilingi tanah vulkanik serta perbukitan. Sehingga secara geologi, wilayah di Jawa Barat sangat rentan terjadi longsor. Daerah di Jabar yang paling rawan, adalah Jabar bagian selatan.

"Jabar Selatan, rawan longsor karena daerahnya perbukitan dan banyak alih fungsi lahan jadi Pemda harus siaga," katanya.

Tanah yang rawan bencana tersebut, kata dia, diperparah juga dengan aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan. Seperti, pembangunan kawasan wisata dan penambangan. Selain itu, masyarakat kurang memahami bahaya tanah rawan akibat alih fungsi.

Selain itu, kata Ego, lahan yang seharusnya menjadi hutan lindung sekarang banyak dijadikan pertanian, perkebunan, hingga pemukiman. Ada juga, anomali cuaca yang kerap menghadirkan hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus memicu pergerakan tanah.

"Hal itu ditambah lagi dengan sistem drainasenya yang kurang bagus," katanya. Ego berharap, pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa lebih mengantisipasi sejak dini. Karena, bencana akibat kerusakan lingkungan telah beberapa kali terjadi di Jawa Barat.

"Pemda, bersama masyarakat harus turun aktif menanam tanaman keras," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA