Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Gubernur Bengkulu Mengundurkan Diri, Begini Respons Golkar

Rabu 21 Jun 2017 16:26 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andi Nur Aminah

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov)

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov)

Foto: ROL/Fakhtar K Lubis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ridwan Mukti menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu pascaditetapkan secara resmi sebagai tersangka dugaan suap dua proyek di Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu.

Pengunduran diri Mukti tersebut pun direspons oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Novanto menyebut pengunduran diri Mukti baik, demi mendukung supremasi hukum kasus tersebut.

"Saya beri apresiasi yang langsung melakukan hal terbaik buat kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kita serahkan ke KPK kita dukung supremasi hukum," ungkap Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/6).

Menurut Novanto, partainya tetap memberi pendampingan hukum kepada Ridwan. Namun ke depan, ia kembali mengingatkan kepada kadernya yang menduduki jabatan publik 'tidak bermain' dalam pengangguran.

"Kita sudah sampaikan saat kita Rapimnas kita minta jangan sampai terlibat nepotisme, KKN, korupsi karena sangat merugikan kepentingan bangsa negara," ungkap Ketua DPR RI tersebut.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut sikap yang diambil Ridwan sebagai sikap kesatria. Hal ini menurutnya, lantaran Partai Golkar sendiri masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terkait keterlibatan Ridwan tersebut.

"Namun beliau memilih sikap secara kesatria untuk mundur dari semua jabatan, sikap yang patut ditiru dan dicontoh oleh semua pejabat negara kita sebagai pemegang amanah rakyat," ungkap Agung.

Karenanya, meski turut prihatin atas dugaan korupsi yang menjerat Ridwan, Partai Golkar memberi apresiasi atas pertanggungjawaban Ridwan yakni permintaan maaf kepada publik pascaditangkap KPK. Selanjutnya, Partai Golkar berharap penyelesaian kasus hukum Ridwan bisa berlangsung transparan, adil dan objektif.

"Semoga tanpa ada unsur politisasi dan intervensi pihak manapun. Kejadian ini sekaligus juga merupakan peringatan kepada kita semua terutama kaders Partai Golkar utk segera menghentikan dan menghindarkan diri dari segala keterlibatan dalam praktik-praktik korupsi," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA