Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Presiden PKS: Penilaian Ormas Radikal Subjektif Pemerintah

Senin 31 Jul 2017 15:07 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Foto: dok.Humas DPP PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, PKS menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena tidak ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya regulasi itu. "Kenapa kami menolak Perppu karena tidak ada kegentingan yang memaksa dan tidak terjadinya kevakuman hukum," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/8).

Presiden PKS menyatakan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam sebuah hotel yang terletak di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut dia, PKS juga menolak perppu karena mekanisme penilaian sebuah ormas itu radikal atau bertentangan dengan Pancasila adalah berdasarkan pendapat subjektif pemerintah.

Presiden PKS mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum yang karenanya menganut prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan menegakkan hukum dengan proses hukum yang tepat. Sebagaimana diwartakan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang turut mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

"Kami mendorong kepada daerah untuk menerbitkan instrumen di sana berupa peraturan kepala daerah. Walaupun secara nasional peraturan soal ormas sudah ada," kata Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad yang ditemui di Galeri Nasional, Jakarta, Jumat (21/7).

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan organisasi kemasyarakatan tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas. "Kita harapkan ormas-ormas yang baik-baik tidak khawatir atau takut," katanya di Jakarta, Jumat (21/7). Sebaliknya, ujar Prasetyo, kalau ada ormas yang menyimpan agenda tersendiri yang bertentangan dengan Pancasila atau mendegradasi NKRI, tentunya harus dilakukan penindakan yang sama.

Sebelumnya, Mabes Polri dikabarktan tengah menyelidiki sejumlah ormas yang terindikasi anti-Pancasila untuk segera dibubarkan karena melanggar Perppu No 2/2017. "Ada beberapa penyelidikan ormas tapi masih pendalaman," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Kamis (20/7). Sejauh ini, Setyo mengungkapkan Kemenkumham telah membubarkan badan hukum salah satu Ormas yang terindikasi anti-Pancasila yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA