Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

Kamis 03 Aug 2017 04:02 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Foto: Antara/Adeng Bustomi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak lagi terlibat dalam organisasi tersebut.

"Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair," kata Rektor Unair Prof M Nasih usai pengukuhan mahasiswa baru di Surabaya, Rabu.

Nasih mengatakan surat pernyataan itu semacam pakta integritas. Selain dosen dan pegawai yang ditengarai menjadi anggota HTI, dirinya juga meminta semua dosen dan pegawai untuk mengisi surat pernyataan tersebut.

"Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. Kami sudah siapkan, kita sudah intruksikan. Kami sudah memanggil dan menayakan kepada yang bersangkutan siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu," tutur dia.

Dia menegaskan hingga saat ini baru satu dosen yang menjadi anggota bahkan pengurus HTI. Sementara untuk keterlibatan dosen lain, ia belum mendapat bukti apapun.  "Sepanjang ada buktinya, pasti kami tegur. Tapi ini belum ada bukti, jadi bagaimana bisa menindak," ujarnya.

Selain dosen dan pegawai, mahasiswa yang ikut organisasi radikal juga akan dikeluarkan dari Unair. Hal tersebut, kata Nasih untuk mengingatkan janji mahasiswa.

"Mereka sudah janji untuk setia pada Pancasila. Kita terlebih dulu akan memanggil, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak ikut organisasi seperti itu. Harus ada bukti nyata kalau memang mereka punya niatan untuk itu," kata dia.

Bukan hanya fundamentalis agama seperti HTI, ideologi lain seperti halnya komunis, sosialis ataupun kapitalis akan mendapat perlakuan yang sama. Menurut Nasih, ideologi mereka sama yakni anti Pancasila, yang membedakan hanya perjuangan yang berbeda. "Semua yang ingin mengubah ideologi negara ya pasti kami beri sanksi sesuai dengan pernyataan mereka," ucap Nasih.

Nasih menegaskan, Unair tetap menggunakan mekanisme yang ada sebelum memberikan sanksi tegas kepada mereka yakni dengan dibina, diingatkan terlebih dahulu, jika memang tidak berubah akan dikenai sanksi tegas berupa dikeluarkan dari kampus.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA