Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

HNW: HTI Bukan Lumbung Suara PKS

Kamis 03 Aug 2017 20:14 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Bayu Hermawan

Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid

Foto: Mahmud Muhyidin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai KeadilanSejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, Hizbut TahrirIndonesia (HTI) bukan merupakan lumbung suara PKS. Hal ini disampaikan HNW lantaran banyaknya tudingan seperti itu, khususnya setelah PKS menolakPerppu nomor 2 tahun 2017 yang belum lama ini diterbitkan pemerintah.

"Pertama, kami harus tegaskan. Orang sering menuduh bahwa PKS itu menolak Perppu nomor 2 tahun 2017 karena HTI adalah lumbung suaranya PKS, karena HTI adalah simpatisan PKS. Itu orang menuduh begitu. Padahal, kami tegaskan bahwa kami menolak karena Perppu ini terlalu banyak mengandung pasal karet yang bisa menyasar siapa saja, bisa umat, bisa non-umat," ujarnya di Jakarta Selatan, Kamis (3/8).

Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa PKS menolak Perppu tersebut karena ingin Indonesia tetap berkomitmen menjadi negara hukum, menjadi negara yang menghormati HAM dan menjadi negara demokratis. Menurut HNW, PKS tidak ingin Indonesia menjadi negara kekuasaan dan negara polisi, sertamengabaikan penegakan hukum, keadilan dan HAM.

"Jadi kami ingin justru menyelamatkan NKRI dnegan caramelaksanakan ketentuan undang-undang dasar sepenuhnya," ucapnya.

Menurutnya, setelah pemerintah membubarkan HTI banyak perubahan yang sudah terjadi. Ia mencontohkan, tiba-tiba saat ini ada dana pramuka yang dibekukan anggarannya karena pemimpinnya dikaitkan dengan HTI.

"Ada pula petinggi polisi di Semarang yang tiba-tiba membuat pernyataan bahwa yang antiPerppu berarti mendukung HTI. Ini kan ngawur. Karena jelas yang menolak HTIkan seperti imparsial, kontras, LBHI,kemudian komnas HAM yang tentu tak ada hubungannya dengan HTI," katanya.

Bahkan, HNW menambahkan ada seorang petinggi partai yang secara terbuka menyampaikan bahwa Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat merupakan pendukung khilafah, sehingga tidak layak didukung.

"Padahal pernyataan tersebut tidak masuk akal. Karena jelas apalagi Gerindra sama Demokrat bagaimana ceritanya dengan khilafah," kata Wakil Ketua MPR RI ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA