Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

DPR Segera Bentuk Panja Kasus Bayi Debora

Selasa 12 Sep 2017 16:31 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi dan Camat  Benda, Kota Tangerang, Teddy Roestendi,  mengunjungi rumah Keluarga Debora, Senin (11/9).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi dan Camat Benda, Kota Tangerang, Teddy Roestendi, mengunjungi rumah Keluarga Debora, Senin (11/9).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelayanan Kesehatan untuk mengungkap persoalan pelayanan rumah sakit dan meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta. "Panja akan mengundang semua pihak terkait untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya secara komprehensif," kata anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh pada diskusi 'Kasus Bayi Debora' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut Nihayatul yang akrab disapa Ninik, Panja akan mengundang semua pihak antara lain, keluarga Debora, pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan Kementerian Kesehatan. Dari semua penjelasan yang disampaikan para pihak, dia mengatakan, Panja, akan membuat rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak rumah sakit.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengamanahkan secara tegas, bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. "Rumah sakit yang menolak pasien, apalagi sampai menyebabkan kematian, maka akan diberi sanksi pidana," katanya.

Ninik menegaskan, tindakan pihak RS Mitra Keluarga Kalideres telah melanggar UU Kesehatan. Pemilik rumah sakit, menurut dia, seharusnya sudah memahami amanah UU Kesehatan, sejak mendapat izin pendirian rumah sakit. "Amanah UU tersebut agar jangan diabaikan begitu saja," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menambahkan, pendirian sebuah rumah sakit, tujuannya bukan hanya komersial tapi harus seimbang dengan tujuan sosial kemanusiaan. Menurut dia, pemilik rumah sakit seharusnya sudah memahami UU Kesehatan. "Meskipun pihak rumah sakit menyatakan, sudah meminta maaf dan mengembalikan biaya BPJS, persoalan yang menyebabkan kematian bayi Deborah ini belum selesai," katanya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, kematian Bayi Deborah yang gagal dilayani di ruang PICU, menunjukkan kelalaian pihak rumah sakit.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA