Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Kisruh Gojek di Padang, Warga: Angkot Harus Berbenah

Kamis 21 Sep 2017 12:11 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Bilal Ramadhan

Pengemudi ojek online (ilustrasi)

Pengemudi ojek online (ilustrasi)

Foto: Republika/Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Masyarakat ikut bereaksi keras atas penutupan kantor Gojek Indonesia di Kota Padang sejak kemarin. Hingga Kamis (21/9) pagi, akun media sosial Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dipenuhi tagar #savegojekpadang di kolom komentarnya.

Memang, penutupan kantor Gojek yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar kemarin lebih ditekankan pada kelengkapan perizinan yang masih nihil, bukan pada aplikasinya. Namun warga Kota Padang menagih komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang nyaman dan aman.

Salah satu warga Padang, Yuni (29 tahun), menilai bahwa anggapan pengemudi angkot kalau rezekinya bakal direbut angkutan berbasis daring adalah penilaian yang salah. Permasalahannya, lanjut Yuni, apakah pengusaha angkot sekaligus pengemudinya mau berbenah atau tidak.

Pembenahan tak hanya soal kelaikan kendaraan namun juga soal perilaku dan pelayanan pengemudi di jalanan. "Kalau angkot mau berbenah, kurasa sampai kapanpun mereka tidak akan tergeser sederas apapun perubahan. Pemerintah juga harus memperhatikan ini. Jangan hanya menyalahkan angkutan online," ujar Yuni, Kamis (21/9).

Yuni mengatakan, sebetulnya bukan kali ini saja pengemudi angkot melakukan aksi penolakan terhadap "perubahan". Sebelumnya, pengusaha dan pengemudi angkot kompak memprotes penambahan Trans Padang, bus kota ber-AC berbiaya murah.

Selain itu, demo menolak Gojek juga sempat dilakukan pada akhir Agustus 2017 lalu. Terakhir, demo kemarin yang akhirnya menelurkan keputusan yang serupa dengan aksi di Bukittinggi beberapa waktu lalu. Pemda akhirnya sepakat melakukan penutupan kantor operasional Gojek Indonesia di Kota Padang.

"Meski aplikasinya masih bisa dipakai, tapi ada rasa was-was. Bagaimana kalau pas naik Gojek tiba-tiba diadang orang yang kontra angkutan online," ujar Yuni.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno belum mau berkomentar banyak terkait hal ini. Ia mengaku, kewenangan soal penutupan kantor Gojek Indonesia sepenuhnya berada di level Pemerintah Kota.

"Saya belum tahu ya. Ini baru saja kembali dari luar kota. Tapi kan itu ada di kota (kewenangan). Nanti saya tindak lanjuti," katanya singkat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA