Minggu, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Minggu, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Wakil Ketua DPR: Evaluasi Standar K3 Perusahaan

Senin 30 Okt 2017 14:44 WIB

Rep: Kabul Astuti/ Red: Elba Damhuri

Kondisi suasana pasca ledakan di pabrik produksi kembang api, Jalan Salembaran, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (27/10).

Kondisi suasana pasca ledakan di pabrik produksi kembang api, Jalan Salembaran, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (27/10).

Foto: Mahmud Muhyidin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan meminta Kementerian Tenaga Kerja mendahulukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi ledakan di pabrik kembang api dan petasan dengan cara memperketat standar keamanan. Ia menyesalkan minimnya pencegahan, sehingga publik baru heboh setelah peristiwa memilukan itu terjadi.

Taufik Kurniawan mengungkapkan keprihatinan dan bela sungkawa atas peristiwa meledaknya pabrik kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Tangerang pada Kamis (26/10). Kejadian ini telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka. Ia mengaku sangat prihatin melihat masalah kurangnya standar keselamatan kerja semacam itu masih terus terjadi.

"Saya minta pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan aspek K3 dari suatu perusahaan maupun pabrik, dan izinnya seperti apa," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senin (30/10).

Taufik meminta standar keamanan dan keselamatan kerja diperketat. Jangan sampai, pemerintah baru melakukan pengetatan setelah ada kejadian dan jatuh banyak korban jiwa. Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, untuk lebih maksimal mengawasi aspek keamanan K3 di perusahaan-perusahaan.

Menurut Taufik, perusahaan tidak boleh abai terhadap standar K3. Standar K3 ini harus diberlakukan untuk seluruh pabrik, baik skala besar, menengah, maupun kecil. Prosedur keamanan dan keselamatan kerja harus benar-benar dilaksanakan, tidak sekadar slogan. Lanjut dia, pemerintah juga harus disiplin mengawasi pelaksanaan K3 di pabrik-pabrik ini.

"Kami harapkan Menaker langsung melakukan langkah-langkah strategis ke semua manufakturing. Tidak hanya satu dua perusahaan," tegas Taufik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA