Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

PBB Pertanyakan Proposal Perdamaian Timur Tengah Milik AS

Sabtu 09 Dec 2017 15:58 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bilal Ramadhan

Presiden Donald Trump, didampingi oleh Wakil Presiden Mike Pence, memegang sebuah dokumen proklamasi yang ditandatanganinya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di Ruang Penerimaan Diplomatik Gedung Putih, Rabu (6/12), di Washington.

Presiden Donald Trump, didampingi oleh Wakil Presiden Mike Pence, memegang sebuah dokumen proklamasi yang ditandatanganinya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di Ruang Penerimaan Diplomatik Gedung Putih, Rabu (6/12), di Washington.

Foto: AP Photo / Evan Vucci

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB mulai mempertanyakan detail proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat untuk Palestina dan Israel. Inggris, Prancis, Jerman, Swedia dan Italia menilai ide perdamaian yang disulkan Paman Sam mulai tidak membantu menyusul penetapan status Yerusalem secara sepihak.

Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membuat delapan dari 15 negara anggota dewan keamanan PBB mengadakan rapat darurat mebahas masalah tersebut. Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, Jerman, Swedia dan Italia menilai pemindahan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem sangat tidak membantu proses perdamian di kawasan.

"Kami siap untuk berkontribusi dengan segala cara untuk memulai kembali proses perdamaian melanjuti kesepakatan internasional," kata pernyataan bersama tersebut.

Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Aboulatta mengatakan, keputusan sepihak Amerika Serikat memberikan dampak buruk yang besar bagi proses perdamaian. Itulah sebabnya PBB meminta Amerika untuk menjabarkan solusi Israel-Palestina.

Perwakilan PBB untuk timur tengah Nickolay Mladenov memperingatkan kemungkinan meningkatnya kasus kekerasan dikawasan menyusul keputusan itu. "Ada risiko serius dari tindakan sepihak yang hanya dapat mendorong kita menjauh dari pencapaian tujuan perdamaian bersama," kata Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam sidang dewan keamanan itu, Amerika tidak terima Israel terus 'diserang'. AS mengecam PBB yang dinilai lebih banyak merusak Timur Tengah ketimbang memperbaikinya. Dalam kesempatan itu, AS menegaskan kapasitasnya sebagai mediator perdamaian.

"Israel tidak akan pernah, dan tidak boleh diintimidasi oleh PBB atau oleh kumpulan negara-negara yang telah membuktikan bahwa mereka mengabaikan keamanan Israel," kata utusan khusus AS untuk PBB Nikki Haley.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, keputusan akhir terkait status Yerusalem bergantung pada negosiasi antara Palestina dan Israel. Seperti diketahui, Yerusalem merupakan rumah bagi kaum muslim, kristiani dan Yahudi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA