Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Menaker: Anggaran Perbaikan SDM Masih Minim

Rabu 27 Des 2017 18:42 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemerintah masih sedikit menganggarkan dana untuk perbaikan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dari terget pemagangan yang hanya mencapai 10 ribu orang. Untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya menggaet para pelaku industri di berbagai sektor untuk ikut serta memberikan bantuan biaya dalam memberikan pemagangan.

Hasilnya, hingga akhir 2017 terdapat sedikitnya 56,119 orang yang mengikuti pemagangan. Jumlah ini melampaui target yang dicanangkan dalam APBN.

Dari jumlah pemagangan tersebut, sekitar 56.119 ikut magang yang meliputi perusahaan dan industri sektor perbankan, manufaktur, pariwisata/perhotelan, ritel dan perikanan dan kelautan. Dari jumlah tersebut yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 6.201 orang, dan dinyatakan kompeten sebanyak 5.635 orang, tidak kompeten sebanyak 566 orang.

"Jumlah sertifikat kompetensi ini akan terus kita perbesar, karena sertifikat kompetensi ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran," kata Hanif saat saat menyerahkan sertifikat kompetensi pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Bekasi, Rabu (27/12).

Pencapaian yang melebihi target ini dikarenakan Kemenakertrans mencoba kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengucurkan anggaran dalam pemagangan tersebut. Hanif menjelaskan, negara yang cukup fokus menggarap pelatihan dan pemagangan adalah Singapura. Di negara tersebut pemagang bisa mendapatkan 70 hingga 90 persen upah di perusahaan yang diberikan oleh pemerintah. Ditambah insentif dari perusahaan maka upah pemagang bisa mencapai 100 persen.

Selain masalah anggaran dan pengupahan para pemagang, Kemenakertrans juga akan berupaya memperbaiki sertifikasi untuk pembimbing, mentor, atau instruktur. Sertifikasi profesi bagi mereka sangat penting karena nantinya akan menjadi guru yang tepat bagi para pemagang. "Sudah ada 103 orang instruktur dan pedamping. Tahun depan terget ada 4,000 instruktur, pembimbing, dan mentor dari industri bukan dari pemerintah. Mereka akan membantu pemagangan di perusahaan," ujar Hanif.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA