Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Ketua DPR RI Baru Diharapkan tidak Dukung Hak Angket KPK

Rabu 03 Jan 2018 00:12 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Indira Rezkisari

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada dakwaan semula.

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada dakwaan semula.

Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabea

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari para aktivis meminta ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mendukung Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu mereka menginginkan pengganti Setya Novanto haruslah sosok yang bersih secara hukum. Ini disampaikan koalisi masyarakat sipil melalui sebuah petisi.

"Kami ingin dan harus ketua DPR RI itu bersih dan bukan pendukung pansus hak angket KPK, atau menjadi salah satu pencetus lahirnya pansus angket KPK," pinta Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1).

Selain Veri Junaidi, dalam acara itu turut hadir sejumlah aktivis antara lain Abdul Fickar Hadjar, Wahidah Suaib, Ari Nurcahyo, Julius Ibrani, Roy Salam, Fadli Ramadhani, Syamsuddin Alimsyah, serta Ray Rangkuti. Mereka menekankan, bahwa ketua DPR RI pengganti Novanto tidak boleh memiliki rekam jejak atau berpotensi terjerat pidana dalam kasus hukum khususnya korupsi.

Veri menambahkan, sosok ketua DPR RI harus pro terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mau menerima kritik yang membangun. Sesuai ketentuan, keputusan pergantian ketua DPR RI pengganti Novanto merupakan hak Partai Golkar.

"Kami meminta Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dapat membuktikan slogan baru Golkar sebagai partai bersih dan antikorupsi dengan menempatkan kader bersih sebagai ketua DPR RI," tutup Veri.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA