Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Kesultanan Tidore Ingin Ada Perwakilan Keraton di Pemerintah

Kamis 04 Jan 2018 14:47 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Budi Raharjo

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri), Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menyimak dialog dan masukan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri), Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menyimak dialog dan masukan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Panglima Kesultanan Tidore, Kapitan Muhammad Ali Alting, berharap Pemerintah memberikan perhatiannya kepada kesultanan-kesultanan Nusantara. Sebab, menurut dia, kesultanan juga memiliki peran dalam membangun bangsa serta memiliki jasa yang besar bagi persatuan bangsa Indonesia.

"Tolong melihat, kesultanan kesultanan se-Nusantara, karena jasa kesultanan terhadap sebuah republik ini terlalu besar," ujar dia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Peran Kesultanan Tidore dalam persatuan seluruh wilayah Indonesia yakni salah satunya masuknya wilayah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sultan yang menjabat saat itu yakni Zainal Abidin Syah yang menjadi gubernur pertama Irian Jaya. "Karena dari Kesultanan Tidore sehingga Papua masuk ke pangkuan NKRI," ujar dia.

Lebih lanjut, ia pun juga berbicara terkait ketiadaan perwakilan kesultanan di pemerintah. Ia berharap, ada utusan parlemen yang berasal dari kesultanan. "Insya Allah, biar gimanapun kita itu dipaksakan biar bagaimana dan cara gimana ada utusan parlemen khususnya orang dari kesultanan ada, itu cita-cita seperti itu," jelas Alting.

Alting yakin, masalah kelompok separatisme pun dapat terselesaikan jika ada perwakilan dari kesultanan. Sebab, menurut dia, isu separatisme bukanlah dilakukan untuk menuntut kemerdekaan, melainkan keadilan bagi masyarakatnya. "Bisa, karena kita saling mengikat saling mendengar," kata Alting.

Para raja dan pemangku kerajaan maupun keraton se-Nusantara pagi hari ini beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Presiden pun mendengarkan berbagai keluhan dan masukan dari para raja.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA