Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Jurus Kebijakan Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Senin 05 Feb 2018 06:59 WIB

Red: Elba Damhuri

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBNP 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBNP 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1).

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Fikri Noor

Tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pemerintah ingin APBN 2018 menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lapangan kerja.

APBN 2018 disepakati dengan mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun.

Sementara, belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun asumsi makro dalam APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

"Kalau dilihat dari asumsi makro tersebut, itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi semakin kuat, tapi stabilitas harga dan nilai tukar juga masih tetap terjaga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belum lama ini.

APBN 2018 mengusung tema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan." Sri mengatakan, tema tersebut lahir dari semangat pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Sri berharap APBN 2018 akan menciptakan optimisme, tapi juga pada saat yang sama kesempatan-kesempatan yang muncul dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. "Kami berharap APBN 2018 bisa memberikan sentimen positif," ujar Sri.

Untuk meningkatkan transparansi dan penyampaian informasi yang lebih baik kepada publik, Kementerian Keuangan akan melaporkan kinerja APBN 2018 per bulan. Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja APBN untuk mendorong perekonomian. Sejumlah momentum penting pada 2018 pun diharapkan bisa meningkatkan konsumsi yang merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia.

Beberapa peristiwa yang terjadi pada 2018 diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal itu seperti perayaan Tahun Baru dan Imlek yang akan terjadi pada kuartal pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri pada kuartal kedua dan ajang Asian Games 2018 serta pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF pada kuartal ketiga.

Selain itu, momentum tahun politik juga diprediksi meningkatkan konsumsi masyarakat. Sri menjelaskan, kampanye untuk pilkada serentak 2018 sudah mulai terasa sejak kuartal pertama. Pada kuartal keempat tahun ini, tingkat konsumsi akan lebih tinggi karena telah memasuki tahapan pemilihan presiden dan legislatif.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, realisasi kinerja APBNP 2017 menunjukkan kinerja positif. Penerimaan, belanja, ataupun pembiayaan masih sesuai dengan keinginan pemerintah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA