Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

BPIP: Jokowi Respons Positif Pembahasan Amandemen UUD 1945

Jumat 23 Mar 2018 04:35 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menerima Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (keenam kiri) bersama anggota BPIP di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menerima Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (keenam kiri) bersama anggota BPIP di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
BPIP membahas amandemen UUD 1945 dengan MPR agar Indonesia memiliki haluan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan membahas amandemen UUD 1945 bersama MPR agar Indonesia memiliki haluan negara. Menurut anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons positif terkait pembahasan tersebut. 

"Tentu dibicarakan MPR, BPIP, supaya ada haluan negara, kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan supaya masing-masing. Tidak detail, pokok-pokok saja," kata Ma’ruf usai menghadapi Jokowi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3). 

Sejumlah pengurus dengan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadap Jokowi pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, BPIP melaporkan hasil pertemuan BPIP dengan MPR yang membahas terkait amandemen UUD 1945.

"Ibu Mega menyampaikan itu, perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara," ujar Ma'ruf. 

Selain melaporkan terkait pembahasan amandemen UUD 45, Megawati dan para pengurus BPIP menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi setelah status UKP PIP ditingkatkan menjadi sebuah badan.  "Pemberian SK kita berubah dari UKP ke BPIP. Konsekuensinya fasilitasnya tidak fasilitas UKP. Kedua masa kerjanya 5 tahun. Kinerjanya juga tentu berat lagi," jelasnya.

Ma’ruf menyebutkan BPIP memiliki program yang lebih luas, seperti penanganan komitmen kebangsaan, implementasi Pancasila, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dll. Ma'ruf mengatakan, Presiden meminta agar BPIP menyiapkan pembelajaran pemahaman ideologi Pancasila di pendidikan sehingga siswa SD hingga SMA dapat memahami ideologi Pancasila dengan baik. 

Sebelumnya, Megawati menyampaikan, selama ini UKP PIP kewalahan dalam bekerja. Sebab, UKP PIP juga menerima banyak permintaan baik dari kalangan birokrasi maupun masyarakat untuk melakukan pertemuan dan memberikan materi terkait ideologi Pancasila.

Selain itu, ia juga menyampaikan UKP PIP telah melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan, di antaranya dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. "Memang kami hari-hari ini Alhamdulillah telah banyak juga yang bisa bertemu apakah kita datang atau pun mereka bersedia untuk kami undang antara lain dari satu bulanan ini saja kami telah bertatap muka dengan Panglima TNI. Kemarin kami dengan Kapolri," kata dia.

Tak hanya itu, Megawati juga menyebut UKP PIP telah melakukan pertemuan dengan MPR. "Salah satu yang ingin kami laporkan adalah pertemuan dengan MPR yang menurut saya hal ini harus segera dilaporkan kepada bapak presiden," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, tampak hadir para pengurus lainnya seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, KH Said Aqil Siradj, KH Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara itu, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan MenPAN-RB Asman Abnur.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA