Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

Kamis 10 May 2018 15:36 WIB

Rep: Adinda Priyanka/ Red: Bilal Ramadhan

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dan Ketua Koordinasi Bidang Advokasi Hukum ICMI Ifdhal Kasim dalam temu media bertajuk Sikap ICMI terhadap sidang HTI di Kantor Pusat ICMI, Cikini, Jakarta, Rabu (9/5).

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dan Ketua Koordinasi Bidang Advokasi Hukum ICMI Ifdhal Kasim dalam temu media bertajuk Sikap ICMI terhadap sidang HTI di Kantor Pusat ICMI, Cikini, Jakarta, Rabu (9/5).

Foto: Adinda Pryanka
Jimly tetap apresiasi dengan HTI yang memperjuangkan aspirasinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara hukum bahwa lembaga tersebut merupakan organisasi masyarakat (ormas) terlarang di Indonesia. Sehingga, diharapkan jangan sampai masih ada dan menimbulkan perpecahan.

Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, negara Indonesia memakai sistem pemerintahan Republik berdasarkan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Sistem tersebut dirasakan telah ideal sebab bermacam-macam agama bisa tinggal disini sehingga tidak perlu diganti.

"Jadi sudah tepat jika HTI dibubarkan," kata Jimly pada diskusi media Dialektika ICMI bertema Sikap ICMI Terhadap Sidang HTI, di Kantor Pusat ICMI di Cikini, Jakarta, Rabu (9/5).

Tapi, Jimly juga memberikan tanggapan positif kepada HTI yang memperjuangkan aspirasi sikap tidak setujunya melalui cara hukum di persidangan. Ia meminta kepada semua masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada HTI guna menggunakan hak hukumnya sampai akhir.

Tujuannya agar jangan sampai masih ada pihak yang tidak puas kemudian melakukan tindakan perpecahan. Sementara itu, Ketua Koordinasi Advokasi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup ICMI, Ifdhal Kasim menuturkan, sebuah organisasi atau kelompok yang ingin mendirikan sistem pemerintahan berbeda dengan dilaksanakan Indonesia selama ini patut dilarang.

"Putusan PTUN Jakarta sudah tepat, harus diapresiasi. Di sisi lain, jadi edukasi dan peringatan ke masyarkat juga tentang cara-cara berorganisasi," kata Ifdhal.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA