Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Menkumham Tegaskan Revisi UU Antiterorisme Segera Rampung

Ahad 13 May 2018 21:55 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani

Menkumham Yasonna Laoly menilai RUU Antiterorisme mendesak untuk diwujudkan, terlebih pascainsiden pengeboman sejumlah gereja di Surabaya pagi tadi.

Menkumham Yasonna Laoly menilai RUU Antiterorisme mendesak untuk diwujudkan, terlebih pascainsiden pengeboman sejumlah gereja di Surabaya pagi tadi.

Foto: Sapto Andika Candra / Republika
Pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu Antiterorisme.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, segera merampungkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-terorisme). Ia mengatakan, ketimbang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai opsi yang dianggap lebih cepat untuk memberi ruang bagi aparat untuk menindak pelaku teror, ia menekankan penerbitan RUU Antiterorisme merupakan jalan terbaik.

"Tidak Perppu, ini Revisi (UU Antiterorisme). Seharusnya beberapa waktu lalu sudah. Hanya sedikit perbedaan pendapat. Dengan perisitiwa ini (insiden pengeboman di Surabaya) kami tak bisa membiarkan kejadian ini terjadi lagi," jelas Yasonna di Gereja BNKP Padang, Ahad (13/5).

Yasonna menilai, Revisi UU Antiterorisme sangat mendesak untuk diwujudkan. Baginya, molornya proses pembahasan Revisi UU Antiterorisme selama 1,5 tahun terakhir jangan malah memberi ruang bagi aksi teror.

"Saya sudah ingatkan jangan sampai ada insiden baru revisi UU Terorisme. Yang dulu diajukan pada waktu peristiwa Thamrin. Sesudah peristiwa Thamrin kami ajukan revisi, sekarang nyangkut. Makanya saya katakan ini harus dituntaskan," jelas Yasonna.

Kemenkumham sendiri, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan kementerian lain dan parlemen untuk mempercepat penggodokan RUU Antiterorisme. Sejumlah poin yang sempat mengganjal dalam pembahasan RUU Antiterorisme, seperti peranan TNI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi teror dan definisi dari kata 'teroris' itu sendiri, diyakini Yasonna bisa segera disepakati.

"Yang jelas sesuai yang disekapati di Panja (RUU Antiterorisme) sebelumnya. Ini tak bisa dibiarkan berlarut," ujar Yasonna.

Sebelumnya, Yasonna juga menyampaikan, keprihatinan atas insiden pengeboman tiga gereja di Surabaya pagi tadi. Namun, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah meminta masyarakat agar tidak takut terhadap aksi teror yang sengaja dibangun para teroris melalui aksinya.

"Pemerintah akan berupaya menuntaskan masalah ini," katanya.

Seperti diketahui, ledakan bom terjadi di Surabaya, Ahad (13/5) pagi. Ledakan bom terjadi di tiga gereja yang ada di sana. Tiga gereja yang dimaksud adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jalan Arjuna, dan Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel. N Sapto Andika Candra

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA