Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Taufik Ingatkan Tokoh Bangsa Jangan Dipojokkan dengan Gaji

Senin 28 Mei 2018 23:20 WIB

Red: Joko Sadewo

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Foto: Dok Humas DPR RI
Tokoh bangsa tidak pernah meminta gaji untuk menjadi BPIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kasihan dengan tokoh-tokoh yang masuk dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Taufik menganggap tokoh-tokoh tersebut terpojokkan atas persoalan besarnya gaji, yang mereka sendiri tidak tahu.

"Kan kasihan sekarang publik sudah tahu dan beliau-beliau (fungsionaris BPIP) terpojokkan," kata Taufik, Senin (28/5). Bagi Taufik, orang yang harus diklarifikasi adalah otak di balik pengusul gaji tersebut.

Presiden Jokowi menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Gaji yang mencapai Rp.100 juta menjadi sorotan publik.

Taufik menilai gaji sebesar itu tidak tepat. "Yang kita lihat ketokohannya. Mana ada ketokohan dibayar. Ini kan nggak pas," kata Taufik Kurniawan, yang juga Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

Menurut Taufik, tokoh-tokoh bangsa yang terlibat di BPIP itu sebenarnya tidak mengharapkan imbalan. "Kalau itu sekretariatnya barangkali butuh, untuk administrasi iya, sekretariat jenderal," ungkapnya.

Taufik menjelaskan bahwa salah satu tokoh bangsa yang menjadi anggota BPIP, Mahfud MD, juga sudah menjelaskan kalau tidak pernah membicarakan gaji. Artinya, menurut Taufik, tokoh-tokoh di BPIP itu tidak mengharapkan imbalan.

Walaupun pemerintah yang mengatur pemberian gaji pegawai BPIP, kata dia, jangan sampai pemberian gaji oleh pemerintah justru malah mempermalukan pejabat BPIP itu sendiri. "Ya walaupun ini pemerintah yang mengatur, tapi apakah tokoh-tokoh itu pernah meminta gaji? Jangan sampai justru pemerintah malah mempermalukan pejabat BPIP itu," kata Taufik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA