Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Sebanyak 16 Daerah Pilkada di Papua Gunakan Sistem Noken

Selasa 19 Jun 2018 13:00 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Muhammad Hafil

Noken bags (illustration)

Noken bags (illustration)

Foto: Antara/Anang Budiono
Pemerintah menjamin peningkatan keamanan di lokasi pemungutan suara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, mengatakan masih ada sekitar 16 daerah di Papua yang akan menggunakan sistem noken untuk pemungutan suara Pilkada 2018. Karena itu, dia meminta pengamanan untuk pemungutan suara dengan sistem noken diperketat.

"Masih ada sekitar 16 daerah yang masih menggunakan noken untuk pemungutan

suara pilkada 2018 nanti," ujar Soedarmo ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa

(19/6).

Soedarmo idak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Namun, menurutnya,

daerah-daerah tersebut berada di pegunungan.

Menurut Soedarmo, tidak masalah jika masyarakat masih menggunakan sistem

noken. Selain merupakan kearifan lokal, sistem ini pun diperbolehkan oleh

penyelenggara dan sudah diakui secara sah oleh pemerintah, melalui putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 lalu.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur

Papua ini, mengingatkan jika pengawasan dan pengamanan dalam pemungutan

suara dengan sistem noken ini harus diperkuat.

Untuk pengawasan, dia menyarankan panwaslu setempat aktif melakukan

dokumentasi tahapan pemungutan suara yang menggunakan noken. "Jangan lupa

untuk penghitungan suaranya nanti pun perlu ada dokumentasi. Semacam

back-up (informasi)," tuturnya.

Dia melanjutkan, pemerintah juga menjamin akan meningkatkan pengamanan di

lokasi tempat pemungutan suara yang memakai noken. "Pengamanan harus

dikuatkan. Harus sama-sama kuat pengamanan dan pengawasannya," tambah dia.

Sistem noken merupakan sistem pemungutan suara secara khusus yang dilakukan di Papua. Dalam sistem ini, kepala suku akan mewakili seluruh anggota sukunya untuk memilih calon kepala daerah.

Anggota suku yang punya hak suara diminta bebaris di depan noken (sebuah

tas yang terbuat dari akar kayu) yang diberi nomor urut calon kepala

daerahnya.

Dengan demikian, pemungutan suara berlangsung tanpa menggunakan kotak dan

bilik suara. Nantinya, jumlah suara yang terkumpul sama dengan jumlah warga

yang berbaris.

Sistem ini digunakan sejak 1977. Penggunaan noken dulunya disebabkan

keterlambatan pengadaan kotak suara pada saat pemilu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA