Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Bawaslu Khawatir Pilkada Papua tidak Bisa Serentak

Selasa 26 Jun 2018 13:23 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Petugas KPU mengangkut logistik Pilkada ke gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Sabtu (23/6).

Petugas KPU mengangkut logistik Pilkada ke gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Sabtu (23/6).

Foto: Antara/Spedy Paereng
Selain masalah logistik, ada pula pergerakan massa di beberapa titik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Affifudin, mengatakan ada kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di Provinsi Papua tidak bisa berlangsung serentak pada Rabu (27/6). Selain masalah logistik yang belum sampai di lokasi, terpantau ada sejumlah pergerakan massa di beberapa titik daerah penyelenggara pilkada Papua.

"Semalam, ada laporan bahwa akan ada massa yang mau mendirikan tenda di depan Kantor KPU Kabupaten Painai. Situasi di sana masih panas sampai saat ini. Hal ini terkait sengketa pencalonan pilkada yang hasilnya ternyata dianggap belum tuntas," ujar Afif kepada wartawan di Petojo, Jakarta, Selasa (26/6).

(Baca: Pilkada Papua Tetap Berjalan)

Kondisi itu, lanjut dia, memicu kerawanan gesekan antara massa pendukung salah satu paslon, dengan masyarakat. Selain di Painai, situasi rawan gesekan juga potensial terjadi di Kabupaten Puncak. Penyebab utamanya, kata Afif, juga hal yang kurang lebih sama. Pendukung paslon tidak puas dengan hasil putusan Panwaslu setempat dan KPU setempat.

"Jadi memang di Papua ini pelaksanaan pemungutan suara akan rawan gesekan di hari H nanti. Kami juga masih harus memastikan apakah hal ini bisa membuat pilkada di beberapa daerah di sana ditunda dulu atau tetap digelar besok," jelas Afif.

Potensi penundaan itu, ujar dia, tetap ada. Sebab, logistik berupa surat suara belum sepenuhnya sampai di distrik maupun TPS setempat. Afif mencontohkan kondisi di Kabupaten Nduga, yang belum semua logistik bisa tersalurkan. Sebab, pada Senin (25/6) terjadi insiden penembakan pesawat pengangkut logistik pilkada.

"Distribusi logistik untuk Nduga masih terganggu. Sementara untuk Painai, kami juga harus pastikan lagi apakah pemungutan suara bisa serentak besok atau tidak. Ada kekhawatiran beberapa daerah tidak bisa menggelar pemungutan suara pada Rabu pagi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Papua, Izak Hikoyabi, mengatakan pengiriman logistik untuk Pilkada Kabupaten Nduga belum tuntas karena insiden penembakan pesawat pengangkut pada Senin (25/6). Saat ini, logistik untuk beberapa distrik masih tertahan di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.

Izak menjelaskan, akibat insiden itu, dua orang tewas dan beberapa orang menderita luka-luka. Selain itu, logistik pilkada untuk enam distrik di Kabupaten Nduga juga masih tertahan di Bandara Kenyam.

"Di Nduga ada 32 distrik. Penyaluran logistik untuk 26 distrik sudah aman sampai lokasi. Sementara, akibat pesawat pengangkut logistik ditembaki pada Senin pagi, logistik untuk enam distrik masih tertahan," ujar Izak ketika dihubungi Republika, Senin malam.

Meski demikian, KPU akan berupaya melakukan pengiriman ke enam distrik pada Selasa (26/6). Izak menuturkan, pengiriman itu akan kembali menggunakan jalur udara. 

Untuk memperlancar pengiriman, ungkap Izak, Kapolda Papua, Irjen Boy Rafli Amar dan Pangdam Cendrawasih, Mayjen George Elnadus Supit, akan datang langsung ke Kabupaten Nduga. "Kami hari ini sudah rapat, dan untuk keamanan serta kelancaran, besok Kapolda dan Pangdam datang ke sana," tambah Izak.

Pada Senin pagi, terjadi insiden penembakan terhadap pesawat Trigana Air. Penembakan diduga dilakukan oleh kelompok kriminal sipil bersenjata di Bandar Kenyam, Kabupaten Nduga. Adapun pesawat yang ditembak sedang mengangkut logistik pilkada Kabupaten Nduga.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA