Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Ke Mana TGB akan Berlabuh Pascamendukung Jokowi?

Kamis 12 Jul 2018 16:25 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menghadiri shalat shubuh berjamaah dan isi kajian shubuh di Masjid Al Markaz Al Islami di Makassar, Sulsel, Ahad (25/3).

Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Partai Demokrat memberi sinyal akan memberikan sanksi kepada TGB.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah bertemu TGB. Pertemuan dengan TGB itu diakui Luhut berlangsung pada Senin (9/7) malam.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengklaim TGB curhat terkait dukungan Gubernur NTB tersebut kepada Jokowi di Pilpres 2019. Luhut menyebut TGB menyampaikan banyaknya pihak yang menyerangnya pascamenyatakan dukungan untuk Jokowi.

"Tadi malam baik-baik Pak TGB, Pak TGB ketemu saya tadi malam, kami bincang-bincang baik-baik saja. Dia orang baik, dia juga bilang 'yang salah Bang, apa? Kan saya hanya mendudukkan supaya kita jangan, bangsa ini jadi berkelahi'," kata Luhut di Jakarta, Selasa (10/7).

Baca juga: Dukungan TGB ke Jokowi Sudah Izin SBY?

Luhut menilai, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar. Politikus Golkar ini berharap sesama anak bangsa tidak lantas menjadi bermusuhan dan menyimpan dendam satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan politik. "Kamu senang kopi, saya teh. Apa mesti musuhan? Nggak kan?," ujar dia.

TGB yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku tak diundang ke dalam sidang majelis tinggi Partai Demokrat yang digelar Senin (8/7) lalu. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto tidak secara gamblang menjelaskan alasan partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tidak mengundang TGB dalam sidang majelis tinggi Partai Demokrat tersebut.

"Belum tentu itu juga (tidak diundang karena sikap TGB yang berbeda dengan partai), tapi memang kita juga tidak tahu apa TGB ada di Jakarta atau tidak. Yang jelas media massa banyak yang tahu, kalau beliau mengetahui juga bisa hadir," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Agus mengatakan di dalam sidang majelis tinggi tersebut tidak harus dihadiri oleh seluruh anggota majelis tinggi. Menurutnya sidang tetap bisa dilaksanakan jika salah satu anggota tidak hadir.

"Sama seperti sidang DPR kalau sudah kuorum bisa dilaksanakan. Tidak harus seluruh anggota majelis tinggi harus hadir, salah satu salah dua tidak hadir sidang bisa dilaksanakan," katanya.

Baca juga: Pengamat: Dukungan TGB Menyiratkan Keinginan Maju ke Pilpres

Saat disinggung terkait sikap TGB yang berbeda dengan sikap partai, Agus membenarkan sikap TGB termasuk pelanggaran etika. Pasalnya seluruh pendapat politik yang disampaikan oleh kader harus sejalan dengan apa yang ada dalam Partai Demokrat.

Terkait hal tersebut, rencananya Mahmamah Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode itu. Namun hal tersebut diakuinya sama sekali tidak dibahas dalam sidang majelis tinggi kemarin.

Selain itu Agus juga menegaskan Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB yang diketahui memiliki sikap yang berbeda yaitu yang mendukung calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019. Namun terkait sanksinya, wakil ketua DPR tersebut mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Ya namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat anggora DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," katanya.

photo
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.


Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum angkat bicara ihwal sinyal-sinyal ancaman sanksi terhadap TGB. Sanksi tersebut lantaran dukungan TGB kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Masyarakat Telanjur Tempatkan TGB Sebagai Oposisi

Anas mengaku tak percaya bila TGB akan terkena sanksi. Menurut Anas, TGB merupakan salah satu kader unggulan Partai Demokrat. "Masa sih, saya tidak percaya (sanksi TGB). Saya ragu masa iya, setahu saya TGB salah satu kader unggulan Demokrat. TGB kalau tidak keliru majelis tinggi posisi penting di partai, saya ragu akan disanksi," kata Anas seusai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6).

Anas mengaku kenal baik dengan TGB. Saat dia masih menjadi ketua umum Partai Demokrat, TGB merupakan ketua DPD NTB. Bahkan, Anaslah yang merekrut TGB menjadi ketua DPD.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA