Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Wednesday, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Pemprov NTB Kucurkan Rp 2 Miliar untuk Masa Tanggap Darurat

Selasa 31 Jul 2018 13:52 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih

Foto kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Desa Sajang, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7). Gempa bumi berkekuatan 6,4 pada skala richter Minggu (29/7) kemarin telah mengakibatkan korban 15 orang meninggal dunia, 162 orang luka-luka serta ratusan rumah rusak.

Foto kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Desa Sajang, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7). Gempa bumi berkekuatan 6,4 pada skala richter Minggu (29/7) kemarin telah mengakibatkan korban 15 orang meninggal dunia, 162 orang luka-luka serta ratusan rumah rusak.

Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara
BPBD meminta masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan dana.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan dana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sebanyak Rp 2 miliar untuk penanganan pascagempa melalui APBD. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan senilai Rp 250 juta untuk Provinsi NTB, Rp 250 juta untuk Kabupaten Lombok Timur, dan Rp 250 juta untuk Kabupaten Lombok Utara.

"Jumlah (dana) itu masih bisa bertambah tergantung kondisi di lapangan, tidak ada batasan limit anggaran," kata Kepala BPBD NTB Muhammad Rum.

Selain itu tanggap juga telah disiapkan anggaran senilai Rp 10 per hari untuk setiap warga terdampak dari Kementerian Sosial. Ada pula anggaran sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 10 juta rumah rusak ringan telah disiapkan. 

Saat ini, BPBD NTB sedang melakukan pendataan terkait kerusakan rumah warga terdampak. Rum mengatakan mengatakan, terdapat tiga posko utama di tiga titik yakni di Kantor Camat Sembalun dan Kantor Desa Medain di Lombok Timur serta Kantor Camat Bayan di Lombok Utara. 

Ia menyampaikan, fokus utama saat ini ialah memberikan pelayanan terhadap warga terdampak gempa. Terkait alokasi anggaran penanganan dampak gempa, kata dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu mengalokasikan bantuan dari segi pembiayaan. 

"Ada bantuan (dana) dari pusat, daerah. Kata BBPB silakan jangan khawatir masalah pembiayaan," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA