Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Capaian SDGs 2030 Butuh Investasi untuk Kesejahteraan Anak

Senin 13 Aug 2018 17:11 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Yusuf Assidiq

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY 2018-2022 yang dihadiri Sri Sultan HB X.

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY 2018-2022 yang dihadiri Sri Sultan HB X.

Foto: Neni Ridarineni.
Yogyakarta merupakah provinsi kedua yang melaunching Rencana Aksi SDGs.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Untuk mempercepat pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada 2030 seharusnya Indonesia dan khususnya DIY mulai berinvestasi pada anak. Investasi pada anak ini antara lain untuk  kesehatan, gizi, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan lain-lain.

Kepala Perwakilan Unicef untuk Wilayah Jawa, Arie Rukmantara, mengatakan pihaknya mengharapkan dalam penganggaran perencanaan pembangunan dan monitoring, juga memerhatikan anggaran yang bisa dinikmati anak.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Launching dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY 2018-2022, dengan tema Sawiji Greget; Sengguh, Ora Mingkuh, Mboten Wonten Ingkang Dipun Lirwakaken, di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Senin (13/8).

Ia mengatakan Unicef Jawa salut dan bangga Yogyakarta masuk ranking ketiga yang terbaik dalam pencapaian SDGs. Tercatat, Yogyakarta merupakah  provinsi kedua setelah Riau yang sudah melaunching Rencana Aksi Daerah SDGs. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan, investasi untuk anak seperti kesehatan dan pendidikan juga tidak lepas dari kesejahteraan orang tua. Di Yogyakarta, papar dia, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi dan diharapkan tidak putus sekolah di SMP atau SMA. "Sehingga dia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Sultan, 17 sasaran SDGs ini bukan pekerjaan tambahan. ‘’Kepada para bupati/wali kota se DIY serta pimpinan SKPD  (Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu saya ingatkan ini bukan pekerjaan tambahan. Sasaran SDGs ini  agar dimasukkan menjadi priortas dari RKP (Recana Kegiatan Pembangunan) ,’’ katanya.

Raja Keraton Yogyakarta ini juga berharap agar Pemda DIY dan pemkab/pemkot berdialog dengan semua LSM dalam membuat program prioritas yang masuk dalam 17 sasaran SDGs. Sultan juga meminta partisipasi LSM untuk bisa membuat perencanaan apa yang akan dicapai. Mereka pasti paham dan sudah terbiasa melakukan konsolidasi dari program RKP.

‘’Kita perlu membuka ruang lebih luas lagi dengan teman-teman LSM yang tidak hanya selama ini bersama kita. Kita perlukan teman-teman LSM yang bisa mengonsolidasikan kembali masalah SDGs untuk dimasukkan menjadi prioritas dari program RKP ,’’ ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian BPN (Badan Perencanaan Nasional)/Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengatakan ketimpangan menjadi salah satu tantangan terbesar untuk provinsi di Jawa termasuk Yogyakarta.

‘’Alhamdulillah, Yogyakarta masuk ranking ketiga yang terbaik dalam pencapaian SDGs tingkat nasional," kata dia.

Dijelaskan, sampai saat ini ada dua provinsi yang mempunyai Rencana Aksi Daerah SDGs. Setelah SDGs dioptimalkan di tingkat provinsi, kata Arifin, hendaknya membangun kerja sama antara Pemda DIY dan pemkab/pemkot, karena muasalnya di kabupaten/kota.

Ketua Forum CSR Center  GKR Mangkubumi mengatakan untuk pecepatan pencapaian SDGs di DIY permasalahan anak  memang perlu diperhatikan terutama dalam hal pendampingan dari orangtua terhadap anak dan penanaman budi pekerti.

"Kalau anak mempunyai budi pekerti dan karakter yang kuat, anak tidak akan bergaul dengan hal-hal yang negatif yang merupakan pengaruh dari luar," ujarnya.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA