Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Kemen PUPR Mulai Rehabilitasi Fasilitas Publik di Lombok

Senin 03 Sep 2018 15:37 WIB

Red: EH Ismail

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi pers rehabilitasi fasilitas publik di Lombok, NTB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi pers rehabilitasi fasilitas publik di Lombok, NTB

Rehabilitasi meliputi pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak pasca bencana gempa bumi mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Fasilitas ini meliputi pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah
Hal itu merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.

“Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Kami juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai, Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya,”  kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di bekas Bandara Selaparang, Kota Mataram, Sabtu, (1/9).

Menurut Basuki, fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.

Dalam Inpres No.5 tahun 2018 disebutkan, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian dapat dipergunakan pada Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.
 
Hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, enam rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor. Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan  67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik.

“Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” ujar Basuki.

Usai jumpa pers, Basuki dan rombongan meninjau gedung RSUD Mataram dan SMP 6 Mataram yang telah selesai dilakukan audit teknis oleh Tim Balitbang Kementerian PUPR. Dari hasil audit, struktur bangunan SMP 6 masih aman. Agar proses belajar mengajar tidak terganggu akan dibangun sekolah sementara diseberang sekolah yang ada, sambil perbaikan dilakukan.

Untuk selanjutnya, rehabilitasi dilakukan oleh BUMN Karya dan ditargetkan satu bulan sudah selesai dan siap difungsikan. Agar bisa sesuai target, Basuki menginstruksikan, dilakukan penambahan tenaga kerja.

Basuki melanjutkan, perbaikan rumah ditargetkan dapat selesai enam bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong. Pemerintah akan memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp50 juta rumah rusak berat, Rp25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan. Verifikasi dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa,” tutur Basuki.

Basuki memaparkan, pembangunan rumah tahan gempa dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR dan relawan. “Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,” jelas Basuki.

Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Basuki tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.  Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya. Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan  meski berada tidak jauh dari pusat gempa.

Hingga saat ini, identifikasi rumah rusak terus dilakukan BNPB. Data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, 32.717 sudah terverifikasi, dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat.

Menurut Basuki, untuk anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR. Dana tersebut diantaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB.

“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” tutur Basuki.



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA