Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Gerindra Sayangkan Polda Sumbar Larang #2019GantiPresiden

Rabu 05 Sep 2018 11:12 WIB

Red: Muhammad Hafil

Andre Rosiade

Andre Rosiade

Foto: Facebook
Gerindra menyinggung dibolehkannya deklarasi pendukung Jokowi di Sumbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Gerindra menyayangkan kebijakan Polda Sumatra Barat (Sumbar) yang melarang kegiatan gerakan #2019GantiPresiden. Karena, seharusnya yang melarang itu adalah Bawaslu atau KPU.

"Polisi bukanlah wasit pemilu. Wasit pemilu itu adalah Bawaslu dan KPU. Sedangkan Bawaslu dan KPU saja sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye tetapi kebebasan berekspresi,” kata anggota Badan Komunikasi Publik DPP Gerindra Andre Rosiade kepada Republika.co.id, Rabu (5/9).

Menurut Andre, sikap Polda Sumbar itu melukai demokrasi. Apalagi, Sumbar merupakan basis pendukung Prabowo. Hal tersebut berdasarkan angka perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 yang menang telak atas Jokowi-Jusuf Kalla.

Andre juga menyinggung soal deklarasi pendukung Jokowi di Sumbar beberapa waktu lalu yang tidak dilarang oleh polisi. Menurut Andre, sikap Polda Sumbar ini bisa membahayakan cita-cita masyarakat agar pemilu berlangsung jujur dan adil. “Jangan sampai kebebasan berdemokrasi kita kembali terpasung. Apalagi UU memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum,” kata Andre.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar  Irjen Pol Fakhrizal menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan atau memberikan izin terkait kegiatan apa pun yang berbau #2019GantiPresiden di wilayahnya. "Enggak kami izinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Di kita enggak ada. Enggak ada. Pemilu nanti bolehlah, kampanye. Bukan sekarang," kata Fakhrizal.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA