Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Satu Tahun Anies, Pengamat: Ada Keberhasilan dan Kekurangan

Rabu 17 Okt 2018 01:57 WIB

Red: Bayu Hermawan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Pengamat menilai ada keberhasilan yang dicapai Anies selama setahun memimpin Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahardiansyah menilai satu tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sudah berhasil, namun masih juga ada beberapa kekurangan. Trubus menilai, salah satu keberhasilan Anies adalah dalam menangani reklamasi Teluk Jakarta.

"Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, semakin hari ada beberapa kebijakan yang berhasil oleh Anies. Namun juga tak sedikit ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius," kata Trubus, Selasa (16/10).

Menurut Trubus, satu kesuksesan yang patut dari era ini adalah keberhasilan Anies-Sandi dalam menyatukan masyarakat Jakarta yang awalnya sempat terpecah karena Pilkada menuju terwujudnya kohesi dan integrasi sosial, sehingga jarang terjadi konflik-konflik sosial, demo" berjilid-jilid" (berulang kali) dan tawuran antarwarga.

Selain itu, kebijakan yang dapat dikatakan berhasil antara lain, menutup Hotel plus diskotek Alexis, pelaksanaan program KJP Plus, mengganti JPO dengan pelican crossing, program kartu lansia,  penanganan reklamasi, program rumah DP 0 rupiah (SAMAWA), pembangunan trotoar Sudirman-Thamrin, libur sekolah selama Asian Games, program ganjil genap, penataan kampung akuarium dan program pembatasan penggunaan air tanah.

"Semua program itu dapat dikatakan berhasil meskipun diakui masih belum optimal di mata publik," kata Trubus.

Kendati demikian, ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius yaitu kebijakan OK OCE, OK OTrip yang diganti dengan Jak Lingko. "Kemudian penyelesaian kasus Sumber Waras dan tanah Cengkareng," ujarnya.

Program OK OCE perlu ditata ulang dengan fokus pada output dan keberlangsungan program, karena program ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat seperti SDM, payung hukum yang kuat, anggaran yang besar, dukungan perbankan, dukungan lembaga keuangan, dukungan  UMKM dan kapasitas kebijakan.

Sedangkan untuk OK Otrip atau Jak Lingko juga perlu ditata ulang dengan fokus pada peningkatan layanan, koordinasi antar dinas perhubungan  dan para pengusaha angkutan umum, kebijakan yang  transparan, dukungan perbankan yang memadai, serta perlindungan pada pengguna.

"Sosialisasi perlu dilakukan secara masif sehingga penumpang tertarik untuk menggunakan kartu OK Otrip atau Jak Lingko. Bahkan ke depan perlu diintegrasikan Trans Jakarta dengan moda LRT dan MRT sehingga masyarakat memperoleh benefit, cepat dan aman, serta mau menggunakan transportasi umum bukan mobil pribadi," ucapnya.

Trubus menambahkan keunggulan kebijakan Anies ada pada kekuatan konsep meskipun pada awalnya terkesan terburu-buru dan dipaksakan untuk sekedar memenuhi janji politik. Namun dalam beberapa bulan ke belakang, dia melihat Anies cenderung lebih berhati-hati, matang dalam bertindak dan penuh persiapan matang.

Tentu ini agak berbeda ketika Anies bersama wakilnya, Sandiaga Uno pada tiga hingga enam bulan pertama, yang cenderung terburu-buru bahkan sering terlihat tanpa konsep yang jelas yang seringkali menjadi polemik dan kontroversial di mata publik Jakarta yang majemuk.

"Bahkan ketika Wagub masih dijabat oleh Sandi, publik melihat Sandi lah yang menguasai panggung. Semua masalah seolah olah ditangan wagub. Bahkan sempat muncul 'the real gubernur' DKI adalah Sandi bukan Anies," katanya.

Perubahan pola kebijakan Anies menurut dia, patut diapresiasi karena pola "learning by doing" yang sangat menonjol belakangan ini sehingga berbagai upaya yang sungguh2 ada beberapa kebijakan yang berhasil.

"Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat WTP dari BPK, dimana sebelumnya selalu disclaimer. Meski juga ada masalah yang perlu dievaluasi lainnya yakni persoalan reformasi birokrasi di mana banyak ASN yang penempatannya kurang sesuai sehingga kinerja pelayanan publik kurang maksimal," ujar dia menambahkan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA