Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Erick Thohir: Kebijakan Presiden untuk Kesejahteraan Rakyat

Kamis 18 Okt 2018 07:12 WIB

Rep: Bayu Adji/ Red: Muhammad Hafil

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Thohir

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Thohir

Foto: Republika/Da'an Yahya
Sejak jadi wali kota, Jokowi selalu berniat baik untuk mengabdi kepada rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menjawab pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah saat ini ugal-ugalan. Erick mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang selalu bekerja keras dengan niat yang tulus untuk memajukan Indonesia.

“Beliau (Jokowi) itu adalah orang dari bawah dan memang bisa dipercaya oleh rakyat, yang mewakili rakyat dan akhirnya menjadi pimpinan negara ini,” kata Erick di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/10) malam.

Menurut Erick, dilihat dari berbagai pernyataan presiden dalam berbagai forum terbuka, sudah jelas bahwa sosok Jokowi sejatinya bukanlah elite negeri dalam arti negatif. Erick lantas mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang menuduh ada elit di Indonesia yang mengelola negara secara tidak benar.

Erick meyakini Presiden Jokowi adalah orang yang bekerja keras dan selalu berupaya untuk mengeluarkan kebijakan populis demi kesejahteraan masyarakat. Jokowi, dikatakan Erick, sejak menjabat sebagai wali kota Solo, gubenur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selalu dengan niatan baik untuk mengabdi pada masyarakat.

“Saya percaya beliau kerja keras, orangnya simple, dan rajin shalat. Jadi dukungan yang diberikan kepada beliau juga murni,” kata Erick.

Sebelumnya, Prabowo melalui akun Facebook-nya menyebut mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara. Hal itulah yang mendasari Prabowo menyatakan slogan Make Indonesia Great Again.

Ia menilai, selama empat tahun terakhir kepemimpinan Jokowi-JK, sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat ke bawah. Hukum menjadi alat tawar-menawat politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadlian.

“Dan, kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat salin tuding antar kementerian dan lembaga negara,” kata Prabowo.
Tak tepat

Sementara itu, Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding mengatakan, indikasi itu tak tepat untuk menyebut negara ugal-ugalan. Ihwal nilai tukar rupiah yang melemah misalnya, ia mencontohkan hal itu bukan hanya diperngaruhi kondisi internal Indonesia, melainkan juga situasi ekonomi dunia.

Dengan begitu, lanjut dia, yang bisa dilakukan pemerintah adalah menahan laju pelemahan, bahkan memperbaiki nilai tukar rupiah. "Kalau dolar itu masa harus diulang-ulang sih," keluh dia.

Ia menyebutkan, banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal itu. Salah satunya dengan mengurangi pasokan impor.

Selain itu, pemerintah juga berusaha tetap menjaga daya beli masyarakat. Artinya, kenaikan nilai tukar dolar tidak secara langsung berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia dengan menjaga daya beli masyarakat.

Terkait lapangan pekerjaan, Karding menjelaskan, pemerintah terus memproduksinya setiap tahun dengan jumlah yang relatif besar. "Jadi saya kira, saya melihat kritik dan pertanyaan dari teman-teman sebelah itu, jauh dari data, tidak berdasarkan data, kurang berdasarkan fakta," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA