Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

TKN: Ekonomi Tumbuh Positif Selama Pemerintahan Jokowi

Ahad 21 Oct 2018 14:09 WIB

Red: Bayu Hermawan

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding

Foto: Republika/Bayu Adji P
TKN mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketidakstabilan perekonomian global, selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karding mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 adalah 5,02 persen, dan saat ini adalah 5,17 persen.

"Padahal, ada sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya negatif," katanya, Ahad (21/10).

Menurut Karding, pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tumbuh positif menunjukkan kesungguhan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan, dan sesuai dengan tahapan dalam Nawacita.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melihat, inflasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terjaga di bawah batas toleransi inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Menurut Karding, pada ABPN 2018 ditetapkan batas toleransi inflasi adalah 3,50 persen, tapi realitas inflasi hanya 2,88 persen.

"Itu artinya, stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat tetap baik, dan bahkan angka pengangguran menurun," ujarnya.

Karding menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpunnya, angka pengangguran di Indonesia terus menurun sejak 2014, yakni 5,94 pada 2014, 5,81 pada 2016, 5,61 pada 2017, serta 5,13 pada 2018. "Jumlah pengangguran terbuka, karena terciptanya lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal seperti UKM dan transportasi online," katanya.

Karding juga melihat, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan indek ginie ratio menjadi lebih menjadi lebih merata sehingga lebih baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ginie ratio pada 2014 adalah 0,41 dan pada 2018 saat ini sudah menurun menjadi 0,38.

Keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, menurut Karding, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo menjalankan program Pemerintah sesuai dengan Nawacita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah (RPJM dan RKP).

Menurut Karding, dalam Nawacita, program pembangunan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ada tahapan yakni, peletakan pondasi, percepatan pembangunan, pemerataan, serta pembangunan manusia.

"Dalam kondisi ketidakstabilan perekonomian global saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi harus pembangunan manusia dan menguatkan daya saing perekonomian untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA